Kota Bandung (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Tedy Rusmawan meminta Pemerintah Pusat berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Bandung untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak proyek Bus Rapid Transit (BRT).
Menurut Tedy, langkah tersebut penting agar program BRT dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan resistensi dari warga.
“Pemerintah Kota Bandung harus berani, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ketika ada masyarakat yang terdampak, diberikan kompensasi,” ujar Tedy di Bandung, Minggu.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dengan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman selama pelaksanaan proyek.
Baca juga: DPRD Jabar: Penanganan pencemaran sungai Karawang harus dilakukan secara komprehensif
Baca juga: DPRD Kota Bogor apresiasi Polda Jabar dan Polresta Bogor Kota gelar Gerakan Pangan Murah
Baca juga: DPRD Jabar desak hadirnya pos pelsyanan medis permanen jalur mudik
Tedy menyebut, BRT merupakan bagian dari solusi jangka panjang dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung.
“Secara grand design, BRT ini menjadi salah satu solusi penanganan kemacetan di Kota Bandung,” katanya.
Ia juga menilai program tersebut sudah bersifat mendesak karena merupakan bagian dari program nasional yang juga diterapkan di sejumlah kota lain, termasuk Medan.
Menurutnya, besarnya anggaran yang telah dialokasikan harus diimbangi dengan pelaksanaan yang optimal.
“Sayang kalau tidak dioptimalkan, karena anggarannya cukup signifikan,” ujarnya.
Pewarta: Rubby Jovan PrimanandaUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
