Beijing (ANTARA) - Pemerintah China meminta agar negara yang menunggak iuran wajib kepada PBB dapat segera menyelesaikan kewajibannya terhadap organisasi internasional tersebut.
"Kami mendesak negara terkait untuk segera membayar iuran keanggotaan PBB dan kontribusi pemeliharaan perdamaian, serta secara sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban sesuai dengan Piagam PBB," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berisiko mengalami "keruntuhan keuangan" karena negara-negara anggota tidak membayar iuran mereka dengan rekor tunggakan sebesar 1,568 miliar dolar AS atau lebih dari dua kali lipat jumlah tahun sebelumnya.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan bahwa negara-negara anggota tidak membayar iuran kepada badan dunia sehingga PBB menghadapi krisis keuangan yang "semakin dalam dan mengancam pelaksanaan program". PBB disebut akan kehabisan dana pada Juli 2026.
China, kata Lin Jian, secara konsisten memenuhi kewajiban keuangan kepada PBB, membayar iuran keanggotaan serta kontribusi pemeliharaan perdamaian secara penuh dan tepat waktu, serta melalui tindakan nyata mendukung PBB dan multilateralisme.
"Penunggakan dan penolakan pembayaran iuran keanggotaan dalam jumlah besar serta kontribusi pemeliharaan perdamaian oleh suatu negara besar merupakan penyebab mendasar PBB jatuh ke dalam kesulitan keuangan yang serius," ungkap Lin Jian tanpa menyebut siapa negara besar yang dimaksud.
Lin Jian mengatakan mayoritas negara anggota, termasuk China, serta Sekretariat PBB menyatakan keprihatinan serius terhadap hal ini.
Guterres pun menulis surat pada Kamis (29/1) kepada semua 193 negara anggota bahwa mereka harus memenuhi pembayaran wajib mereka atau merombak aturan keuangan organisasi untuk menghindari keruntuhan.
Kondisi tersebut terjadi setelah kontributor dana terbesar PBB yaitu Amerika Serikat menolak untuk membayar anggaran reguler, anggaran pasukan penjaga perdamaian dan menarik diri dari beberapa badan yang disebutnya sebagai "pemborosan uang pembayar pajak". Beberapa anggota PBB lain juga menunggak atau menolak untuk membayar.
Meskipun Majelis Umum PBB menyetujui perubahan sebagian dalam sistem keuangannya pada akhir 2025, organisasi tersebut masih menghadapi krisis kas besar yang diperparah oleh aturan yang membuat mereka harus mengembalikan uang yang tidak pernah mereka terima.
Guterres menulis dalam suratnya bahwa PBB telah menghadapi krisis keuangan di masa lalu, tetapi situasi saat ini "sangat berbeda".
"Keputusan untuk tidak menghormati kontribusi wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi," kata Guterres tanpa menyebutkan anggota tertentu.
