Bondowoso (ANTARA) - Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat atau MK DPR memutuskan Surya Utama atau Uya Kuya dan Adies Kadir tidak melanggar kode etik.
Pada putusan dari sidang mengenai dugaan pelanggaran kode etik itu, MK DPR justru menegaskan bahwa Uya Kuya telah menjadi korban dari penyebaran berita bohong alias hoaks.
Sementara itu teradu Adies Kadir, juga ditetapkan tidak melanggar kode etik karena permasalahannya adalah soal kekeliruan pernyataan mengenai gaji dan tunjangan DPR ketika wawancara dengan media massa.
Pada sidang itu, MK DPR juga memutuskan bahwa anggota DPR lainnya yang menjadi teradu, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo, dinyatakan terbukti melanggar kode etik.
Meskipun demikian, semua perilaku yang akhirnya membawa kelima anggota DPR itu ke meja sidang Mahkamah Kehormatan Dewan harus menjadi pelajaran bersama untuk terus dewasa dalam berpolitik dan menyikapi situasi politik.
Bagi anggota dewan, kedewasaan itu menjadi keharusan karena setiap tindakan dan perkataan mereka pasti mendapat sorotan dari masyarakat. Semua tempat dan keadaan, kini menjadi semacam aquarium bagi anggota DPR, dan semua warga dapat melihatnya dengan jelas.
Anggota DPR yang sebelumnya bebas bertindak dan berucap di ruang publik, kini tidak bisa lagi. Bukan hanya di ruang publik, bahkan di ruang yang sangat pribadi sekalipun, mereka tidak bisa sembarangan.
Jika meminjam lelucon satir mengenai kerja para intelijen di masa Orde Baru, semua tempat telah menjadi bagian dari operasi intelijen untuk memantau semua orang. Bahkan, dinding dan lantai rumah pun bisa mencatat apa yang dilakukan dan diucapkan oleh seseorang. Guyonan politik ini, agaknya, relevan untuk dipegang oleh semua politikus di negeri ini, lebih-lebih mereka yang duduk di jabatan publik.
Bedanya, yang menjadi pengawas melekat bagi anggota DPR dan pejabat publik itu adalah rakyat. Mata dan telinga rakyat, kini, terpasang di mana-mana untuk mengawasi pejabat publik dan anggota DPR.
Sementara itu, bagi masyarakat, kedewasaan dalam menyikapi peristiwa politik juga harus selalu dikedepankan agar tidak terjebak pada perbuatan melanggar hukum dan moral, serta memancing orang lain marah, hingga akhirnya juga terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum.
Bahkan, sikap tidak hati-hati dalam merespons situasi politik juga berpotensi membawa seseorang harus meringkuk dalam penjara karena melanggar hukum.
Perilaku respons cepat masyarakat terhadap peristiwa politik yang ruang ekspresinya menggunakan media sosial, kedewasaan dan kehati-hatian harus menjadi benteng utama agar tidak menjerumuskan diri dan orang lain pada pelanggaran hukum.
Kasus yang dialami oleh anggota DPR Uya Kuya membuktikan bahwa ketidakdewasaan sikap telah memaksa banyak orang harus berhadapan dengan hukum. Akibat penyebaran kabar asal tuduh bahwa seorang tokoh politik telah melakukan sesuatu yang melanggar etika, akhirnya membawa kerugian materiil dan nama baik tokoh itu terampas.
Kasus Uya Kuya, yang bergoyang joget pada satu momen di kantor DPR, kemudian disebarkan secara tidak pada tempat dan keterangan akan motif yang melatarbelakangi tidak sesuai, telah menyulut emosi sejumlah orang, hingga melakukan penjarahan di rumah Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta, Timur, pada Agustus 2025.
Kekritisan dalam menyikapi situasi politik yang tidak didudukkan pada sikap dewasa membuat seseorang atau sejumlah orang menjadi produsen fitnah yang akibatnya menjadi sangat fatal.
Joget-joget yang dilakukan oleh Uya Kuya telah dibelokkan, seolah merupakan ekspresi dari anggota DPR itu bahagia atas naiknya tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan rumah sebesar Rp50 juta setiap bulan.
Padahal, sesuai klarifikasi dari Uya Kuya, joget-joget itu tidak ada kaitannya dengan kenaikan tunjangan DPR. Uya Kuya dan anggota DPR lainnya berjoget hanya mengikuti irama lagu, dengan tujuan menghargai musisi yang sedang tampil, saat itu.
Kasus yang membawa sejumlah anggota DPR RI itu dinonaktifkan keanggotaannya di dewan oleh pemimpin partai politik mereka memberi pesan berharga agar bangsa ini segera kembali ke jati dirinya sebagai bangsa yang menjunjung sikap santun, menjaga perasaan orang lain, serta saling menjunjung tinggi harga diri sebagai sesama anak bangsa.
Pejabat publik, termasuk anggota DPR, harus menyadari bahwa dirinya, saat ini, telah menjadi milik orang banyak. Di setiap laku dan perkataannya terdapat harapan jutaan orang.
Mengekspresikan kegembiraan yang memang merupakan hak asasi setiap orang tidak lagi berlaku di semua tempat dan waktu bagi anggota DPR. Kebebasan yang terkurangi adalah konsekuensi yang harus dihadapi oleh pejabat publik dan politik.
Demikian juga dengan masyarakat yang selama ini berpijak pada kewajiban dan hak untuk mengawasi perilaku pejabat, tidak boleh diekspresikan sesuka hati. Pilihan bersama pada sistem politik yang demokratis bukan untuk memfasilitasi sikap dan perilaku terbelakang yang menghalalkan segala cara.
Kekuasaan berada di tangan rakyat tidak berarti pemegang kekuasaan ini bebas melakukan apa saja, bahkan yang bersifat fitnah. Hukum tetap menjadi koridor yang harus dipatuhi untuk bersama-sama membawa perjalanan bangsa ini menuju cita-cita bersama sebagai bangsa yang maju, makmur, dan sejahtera.
Baca juga: MK tak dapat terima empat perkara uji materi UU BUMN karena ada UU terbaru
Baca juga: MK lanjutkan sidang uji materi UU TNI usai uji formil rampung
