Kabupaten Bogor (ANTARA) - Sejak dekade 1970-an, jalur tambang Parungpanjang menjadi saksi bisu tarik ulur kepentingan antara sopir truk, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
Di jalur tambang itu, setiap aturan baru selalu memunculkan protes, setiap pembangunan jalan selalu menghadirkan kemacetan, dan setiap solusi sementara selalu menyisakan persoalan baru.
Pertengahan September 2025, konflik lama itu kembali mencuat ketika sopir truk menutup akses jalan, memaksa semua pihak meninjau ulang strategi penyelesaian konflik untuk mencari jalan keluar bersama.
Pada Selasa (16/9), petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor mendapat teguran dari masyarakat Tangerang. Dua hari berselang, Kamis (18/9) malam, sopir truk melakukan aksi blokade Jembatan Malang Nengah yang berada di perbatasan Legok-Parungpanjang.
Jalan utama Parungpanjang lumpuh berjam-jam, kendaraan mengular tanpa henti, warga tak bisa beraktivitas, dan distribusi barang pun terganggu. Aksi itu bukan sekadar protes teknis, melainkan simbol dari ketegangan panjang antara kebutuhan ekonomi tambang dengan tuntutan kenyamanan warga.
Sumber konflik berawal dari penyesuaian aturan operasional kendaraan tambang. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2023 itu sejatinya sudah menetapkan operasional angkutan tambang hanya pada pukul 22.00–05.00 WIB.
Namun, realitas lapangan menuntut penyesuaian. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bogor tengah melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan vital di wilayah Parungpanjang. Pembangunan jalan yang menyempitkan jalur membuat pergerakan kendaraan harus diatur ulang.
Maka lahirlah kebijakan relaksasi: truk kosong masih diperbolehkan melintas pada pukul 09.00–11.00 dan 13.00–16.00. Skema ini diterapkan agar lalu lintas tidak benar-benar terhenti saat pembangunan berlangsung.
Namun, perbedaan penerapan aturan dengan Kabupaten Tangerang yang tidak mengenal relaksasi menimbulkan kebingungan sopir. Sopir merasa ruang gerak mereka dibatasi, sementara warga di lintasan tetap menghadapi beban kendaraan di siang hari.
Kondisi semakin pelik dengan penutupan Jembatan Leuwiranji, salah satu jalur alternatif penting. Jembatan yang sudah dinyatakan tidak layak harus ditutup demi keselamatan, sehingga arus kendaraan besar menumpuk ke Parungpanjang. Akibatnya, kemacetan makin parah, keresahan warga makin besar, dan sopir memilih melakukan blokade jalan sebagai bentuk tekanan.
Perbaikan total ruas jalan
Jauh sebelum konflik memuncak, Pemerintah Kabupaten Bogor sudah mempersiapkan langkah antisipasi.
Pada 8 Mei 2025, Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama jajaran Pemkab Bogor turun langsung ke Parungpanjang, menggelar pertemuan dengan masyarakat, dan meminta warga menentukan ruas jalan yang sebaiknya diperbaiki terlebih dahulu.
Langkah ini diambil karena pemerintah menyadari risiko besar jika seluruh ruas diperbaiki sekaligus: aktivitas ekonomi bisa lumpuh total selama berbulan-bulan.
Musyawarah itu melahirkan kesepakatan untuk perbaikan total di tujuh ruas jalan sekaligus tahun ini. Ruas tersebut adalah Jalan Pingku–Kampung Asem Kuda sepanjang 2,5 km, Jalan Caringin–Cilaketan–Parungpanjang sepanjang 2,32 km, Jalan Lumpang–Cikuda sepanjang 2,98 km, Jalan Prumpung–Gunungsindur–Cicangkal sepanjang 2,8 km, Jalan Cicangkal–Maloko sepanjang 2,01 km, Jalan Kampung Sawah–Janala sepanjang 2,73 km, dan Jalan Janala–Lebakwangi sepanjang 7,8 km.
Seluruh jalan tersebut merupakan jalur penghubung penting yang tak hanya melayani truk tambang, tetapi juga lalu lintas warga sehari-hari.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan anggaran besar. Dari total Rp507,2 miliar realokasi hasil Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk pembangunan jalan dan jembatan, sekitar Rp104 miliar dialokasikan khusus untuk wilayah Parungpanjang, Gunungsindur, Rumpin, dan Cigudeg. Anggaran ini menjadi wujud komitmen memperbaiki infrastruktur yang selama ini menjadi akar persoalan.
Namun, perbaikan jalan tidak bisa dilakukan seketika. Betonisasi memerlukan waktu pengerasan, jalur alternatif terbatas, dan aktivitas ekonomi tidak boleh berhenti. Maka, skema relaksasi operasional angkutan tambang menjadi pilihan pragmatis. Kendaraan kosong diberi ruang melintas di siang hari, sementara kendaraan bermuatan hanya boleh beroperasi malam hari.
Kesepakatan ini dipertegas dalam rapat koordinasi lintas daerah pada 19 September 2025 di Pendopo Bupati Bogor. Rapat dipimpin Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama jajaran Forkopimda, dihadiri Sekda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Jaenudin.
Hasilnya, kedua daerah sepakat menjaga kondusivitas sambil menunggu proses pembangunan jalan rampung.
Penambahan personel pengawas, penyediaan kantong parkir, dan rencana pos gabungan di titik rawan disiapkan untuk mencegah gesekan di lapangan.
Meski tidak menyelesaikan masalah seketika, langkah ini menunjukkan perubahan pendekatan. Konflik yang biasanya hanya ditangani secara parsial, kini mulai dijawab dengan koordinasi lintas daerah dan rencana teknis yang lebih matang.
Jalur khusus tambang
Di balik dinamika aturan operasional, ada gagasan besar yang terus digulirkan, yakni pembangunan jalur khusus tambang. Ide ini dipandang sebagai solusi permanen setelah puluhan tahun konflik tak kunjung selesai.
Pemisahan jalur truk tambang dari jalur warga dianggap jalan keluar paling realistis. Rencana ini sudah memiliki garis waktu. Tahun 2025 dimanfaatkan untuk penyusunan detail engineering design (DED) dan appraisal lahan. Tahun 2026 ditargetkan untuk pembebasan tanah, sedangkan pembangunan fisik dijadwalkan dimulai 2027.
Jalur khusus sepanjang sekitar 13 kilometer akan membentang dari Cigudeg hingga Rumpin, sebelum terhubung dengan jaringan jalan tol. Jika jalur ini terwujud, wajah Parungpanjang dan sekitarnya akan berubah drastis: Truk tambang tidak lagi bercampur dengan lalu lintas warga, anak sekolah bisa berangkat tanpa waswas, pedagang bisa berdagang tanpa terhalang kemacetan, dan warga bisa beraktivitas tanpa terganggu deru mesin kendaraan berat.
Harapan besar pun tumbuh di tengah masyarakat, meski realisasi jalur ini masih menunggu waktu.
Momentum penting datang pada 21 September 2025. Bupati Bogor Rudy Susmanto bertemu langsung dengan Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid di Kabupaten Tangerang. Pertemuan itu juga dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, sehingga memberi bobot politik yang kuat pada isu Parungpanjang.
Kehadiran tokoh nasional menandai bahwa konflik tambang tidak lagi dianggap sekadar masalah lokal, melainkan isu strategis yang memerlukan perhatian lintas level pemerintahan.
Dalam pertemuan tersebut, ditegaskan komitmen kedua daerah untuk mencari jalan keluar terbaik melalui musyawarah.
Sinergi menjadi kata kunci, dengan harapan perbedaan kebijakan yang selama ini membingungkan sopir maupun warga bisa segera diselaraskan. Aparat kepolisian juga menyiapkan dukungan, mulai dari pos gabungan, pengaturan kantong parkir, hingga pengawasan ketat di lapangan.
Optimisme mulai tumbuh. Dari blokade jalan yang sempat melumpuhkan aktivitas, kini lahir ikhtiar baru yang melibatkan Bogor, Tangerang, hingga dukungan tingkat nasional. Jalan panjang penyelesaian konflik tambang memang belum berakhir, tetapi titik terang sudah mulai terlihat.
Bagi warga, harapan sederhana adalah bisa beraktivitas tanpa dihantui kemacetan dan debu. Bagi sopir, harapan mereka adalah tetap bisa mencari nafkah tanpa aturan yang berubah-ubah. Bagi pemerintah, harapan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara roda ekonomi dan hak masyarakat atas kenyamanan.
Semua harapan itu kini dititipkan pada dua langkah besar: perbaikan total ruas jalan yang sedang berlangsung, serta jalur khusus tambang yang sedang direncanakan. Perbaikan menjawab kebutuhan jangka pendek, sedangkan jalur khusus tambang menjanjikan solusi permanen.
Dengan sinergi Bogor–Tangerang yang semakin erat, penyelesaian konflik tambang Parungpanjang akhirnya mulai menemukan titik terang.
