Saat Presiden Prabowo pertama kali berpidato di PBB dan keberpihakan atas Palestina

New York, Amerika Serikat (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Solusi Dua Negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9).

KTT ini adalah rangkaian dari Sidang Ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA).

Pada forum bertajuk "Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara" tersebut, Presiden Prabowo menjadi salah satu tokoh dunia dari 33 pemimpin delegasi yang mewakili negara dan perkumpulan negara seperti Uni Eropa dan Liga Arab, yang menyampaikan pidato pada KTT tersebut. 

KTT mengenai Palestina dan solusi dua negara adalah rangkaian Sidang Majelis Umum Ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA/United Nations General Assembly) yang diselenggarakan di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.

KTT itu diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi, yang masing-masing diwakili oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

Sesi pertama KTT diawali dengan pidato dari Presiden Macron, Menlu Arab Saudi, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Sesi kedua dilanjutkan dengan pidato singkat dari 33 pemimpin delegasi yang mewakili negara dan perkumpulan negara seperti Uni Eropa dan Liga Arab.

Presiden Prabowo berbicara pada urutan kelima, setelah Raja Jordania Abdullah II pada urutan pertama, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada urutan kedua, Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, dan Presiden Portugal Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa pada urutan keempat.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengakuan terhadap negara Palestina dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Solusi Dua Negara yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9) waktu setempat.

"Pengakuan terhadap negara Palestina adalah langkah di sisi yang benar dari sejarah. Kepada mereka yang masih ragu untuk bertindak, kami katakan sejarah tidak akan berhenti. Kita harus mengakui Palestina sekarang," kata Prabowo dalam pernyataannya di KTT tersebut.

Presiden menyatakan Indonesia mengecam segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil di Gaza.

Presiden mengecam segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil di Gaza, Palestina. "Kita mengecam segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Karena itu, hari ini dengan penuh martabat kita berkumpul untuk mengambil tanggung jawab sejarah kita," kata Prabowo. 

Prabowo dengan hati yang berat mengenang tragedi yang masih berlangsung di Gaza ketika ribuan jiwa tak berdosa menjadi korban perang, termasuk perempuan dan anak-anak yang harus menanggung penderitaan akibat konflik yang tak kunjung usai.

Situasi tersebut, kata Presiden, diperparah dengan bencana kelaparan dan malapetaka kemanusiaan yang kini terjadi di depan mata dunia.

Prabowo menyatakan pertemuan dalam forum PBB itu merupakan momentum untuk memikul tanggung jawab sejarah, yang tidak hanya menyangkut nasib Palestina, tetapi juga masa depan Israel dan kredibilitas PBB.

Presiden juga menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan dalam mewujudkan perdamaian di Palestina.

Kepala Negara juga menekankan bencana kemanusiaan di Gaza harus dihentikan dan menjadikan penghentian perang sebagai prioritas utama.

"Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, rasa takut, dan kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan bagi keluarga, umat manusia," tegas Prabowo.

Presiden menyatakan kesiapan Indonesia dalam mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian, termasuk dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian.

"Kami siap untuk ambil bagian dalam upaya menuju perdamaian. Kami juga bersedia untuk menyiapkan pasukan perdamaian," kata Presiden Prabowo. 

Komitmen Indonesia dalam mengerahkan pasukan perdamaian di Gaza sejalan dengan Deklarasi New York, yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 12 September 2025.

Deklarasi itu memuat sejumlah tuntutan bersama, yang beberapa isinya mendesak pengakuan penuh terhadap Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat, kemudian tuntutan gencatan senjata dan pelucutan senjata, serta tuntutan membuka seluas-luasnya akses terhadap bantuan kemanusiaan masuk ke dalam Gaza.

Dalam deklarasi sama, sebanyak 142 negara anggota PBB yang mengadopsi dokumen itu, menyepakati usul pembentukan misi internasional di bawah mandat Dewan Keamanan PBB untuk memulihkan stabilitas dan keamanan di Gaza.

Dalam KTT mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara, Prabowo mendesak seluruh negara anggota PBB agar segera mengakui Palestina, dan mendukung solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian.

Bagi Presiden Prabowo, negara-negara yang mengakui Palestina berada di sisi yang benar dalam sejarah.

"Siapa pun yang luput untuk bertindak, ingat, sejarah tidak tinggal diam! Kita harus mengakui Palestina sekarang! Kita harus setop bencana kemanusiaan di Gaza! Kita harus menghentikan perang, dan itu harus jadi tujuan utama kita! Kita harus mengatasi rasa benci, ketakutan, dan rasa curiga. Kita harus wujudkan perdamaian," kata Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo memuji langkah bersejarah yang diambil oleh Prancis, Kanada, Australia, Inggris, Portugal, dan banyak negara lainnya, yang telah secara resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pengakuan menjadi kesempatan untuk mewujudkan perdamaian yang abadi. Pengakuan itu harus dimaknai sebagai perdamaian yang nyata bagi seluruh pihak, seluruh kelompok. 

Solusi dua negara

Presiden Prabowo Subianto mengecam genosida militer Israel di Gaza yang mengakibatkan puluhan ribu warga Palestina meninggal dunia, yang kebanyakan perempuan dan anak-anak.

Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian antara Palestina dan Israel.

"Kami mengecam seluruh bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang tak bersalah. Oleh karena itu, Indonesia, sekali lagi menekankan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara untuk persoalan di Palestina. Solusi dua negara menjadi jalan menuju perdamaian," kata Kepala Negara. 

Prabowo mendesak negara-negara anggota PBB agar segera mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.  Pengakuan terhadap Negara Palestina menjadi kesempatan untuk mewujudkan perdamaian yang abadi. Pengakuan itu harus dimaknai sebagai perdamaian yang nyata bagi seluruh pihak, seluruh kelompok. 

Presiden Prabowo juga menyinggung Deklarasi New York. “Deklarasi New York telah memberikan jalan yang adil dan damai menuju perdamaian,” ujar Presiden.

Deklarasi New York disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 12 September 2025 yang isinya merespons genosida di Gaza oleh militer Israel.

Deklarasi itu menyuarakan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, pembentukan misi internasional di bawah mandat Dewan Keamanan PBB untuk stabilitas di Gaza dan pemulihan, akses bantuan kemanusiaan dan memulihkan peran UNRWA, perlindungan terhadap relawan kemanusiaan, serta rekonstruksi Gaza oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan bantuan dana yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia, serta pengakuan Negara Palestina dan perbatasan-perbatasan negara sesuai Resolusi PPB 242 pada 1967.

Dari podium, Presiden Prabowo kemudian menutup pidatonya dengan mendesak negara-negara anggota PBB agar bersama-sama mewujudkan perdamaian.

"Kita butuh perdamaian itu sekarang! Perdamaian segera! Kita butuh mewujudkan perdamaian!" seru Presiden.

Kepala Negara menekankan bahwa pertemuan ini merupakan momentum untuk mengambil tanggung jawab sejarah, yang tidak hanya berkaitan dengan nasib Palestina, tetapi juga masa depan Israel serta kredibilitas PBB.

Presiden menegaskan bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian bagi Palestina.

Prabowo juga menyoroti pentingnya menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza serta menjadikan penghentian perang sebagai prioritas utama.

"Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, rasa takut, dan kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan bagi keluarga, umat manusia," kata Prabowo.

Presiden juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian, termasuk dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian.

"Wujudkan perdamaian segera. Kita membutuhkan perdamaian. Terima kasih banyak," kata Prabowo mengakhiri pidatonya.

Dalam KTT tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Umar Hadi.