Jakarta (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan Badan Gizi Nasional melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuntut pengawasan ketat, tidak hanya dari aspek gizi, tetapi juga kehalalan dan keamanan pangan.
Isu keracunan makanan di sejumlah sekolah dan dugaan penggunaan food tray berbahan babi di fasilitas umum belakangan ini menegaskan urgensi kehadiran penyelia halal di setiap dapur SPPG.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menegaskan kewajiban sertifikasi halal bagi produk pangan. Menurut ketentuan perundang-undangan, penyelia halal didefinisikan sebagai individu yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap jalannya Proses Produk Halal (PPH) di suatu fasilitas produksi atau layanan. Peran ini sangat krusial karena menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh tahapan pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk berjalan sesuai standar halal yang telah ditetapkan.
Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menegaskan bahwa penyelia halal memiliki empat tugas utama. Pertama, melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH) agar seluruh tahapan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kedua, menetapkan langkah perbaikan sekaligus tindakan pencegahan jika ditemukan potensi penyimpangan dalam proses produksi. Ketiga, mengoordinasikan implementasi PPH di seluruh unit atau dapur yang menjadi tanggung jawabnya. Keempat, mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan, sehingga audit dapat berlangsung secara transparan, objektif, dan akuntabel.
Dalam praktik Jaminan Produk Halal (JPH), keberadaan penyelia halal menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pengawas internal yang melekat pada setiap unit produksi maupun dapur layanan publik.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah daerah di Indonesia mencatat kasus keracunan makanan massal di sekolah setelah peserta didik mengonsumsi makanan dari program makan bersama. Data Badan POM (2023–2024) menunjukkan bahwa lebih dari 30 persen kasus keracunan massal di sekolah berkaitan dengan makanan yang diproduksi dalam skala besar tanpa pengawasan ketat.
Di sisi lain, publik sempat dihebohkan oleh dugaan penggunaan food tray atau peralatan makan berbahan dasar babi yang beredar di pasaran. Meski investigasi masih berjalan, kasus ini memperlihatkan pentingnya traceability dan pengawasan halal terhadap bukan hanya makanan, tetapi juga sarana dan prasarana yang bersentuhan langsung dengan makanan.
Kedua kasus ini menjadi peringatan keras: jika dapur MBG tidak memiliki sistem pengawasan halal dan keamanan pangan yang ketat, risiko serupa bisa terjadi.
Urgensi penyelia halal
Pertama, mengawasi bahan baku. Penyelia halal memastikan setiap bahan pangan yang masuk sudah bersertifikat halal dan memenuhi standar thayyib. Tanpa pengawasan, kemungkinan masuknya bahan berisiko, termasuk produk non-halal atau yang terkontaminasi, menjadi besar.
Kedua, mencegah kontaminasi silang. Penyelia halal bertanggung jawab memastikan peralatan dapur, wadah makanan, hingga food tray tidak berasal dari bahan haram dan tidak digunakan bergantian dengan produk non-halal.
Ketiga, menerapkan prinsip keamanan pangan. Dengan latar pelatihan yang juga mencakup sanitasi, penyelia halal membantu menurunkan risiko keracunan massal akibat bakteri patogen atau bahan kimia berbahaya.
Keempat, meningkatkan kepercayaan publik. Kasus keracunan dan dugaan food tray berbahan babi telah mengikis rasa aman sebagian masyarakat. Kehadiran penyelia halal diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan terhadap MBG sebagai program publik.
*) Misbakhul Munir SSi MKes, dosen dan Auditor Halal LPH UINSA
