Kemenperin tegaskan pentingnya sertifikasi halal di MBG untuk jaga kualitas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian menegaskan, pentingnya sertifikasi halal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan tata kelola yang akuntabel dari hulu hingga hilir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa sertifikasi halal memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing layanan dan produk nasional.

Dalam konteks program MBG, kata dia, sertifikasi halal tidak sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga mencerminkan kualitas proses serta tata kelola yang baik.

“Penguatan industri dan layanan berbasis halal harus didukung oleh sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian yang kredibel," ujar Menperin.

Baca juga: BPJPH sebut kepala dapur MBG prioritas utama jadi penyelia halal

Dengan demikian, masyarakat memperoleh jaminan bahwa layanan yang diterima aman, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan halal. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan program prioritas nasional terlaksana dengan standar keamanan pangan tertinggi.

Ia menekankan bahwa proyek industri besar seperti smelter harus seimbang dengan perlindungan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, reklamasi pasca-tambang, serta menjaga kawasan hutan tetap lestari. Hal ini sejalan dengan upaya pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat nilai tambah sumber daya alam lokal.

Ria Norsan juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Kalbar, di mana dari 2,97 juta penduduk yang bekerja, 41,44 persen masih berada di sektor pertanian, 27,67 persen pekerja paruh waktu, dan 10,43 persen setengah pengangguran.

"Kondisi ini menjadi tantangan untuk memastikan proyek smelter memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal," katanya.

Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya rantai pasok bauksit yang berkelanjutan. Proyek smelter di Mempawah dan Landak terhubung dengan smelter yang sudah berjalan di Pulau Penebah, Kabupaten Kayong Utara, dengan pasokan bauksit dari Ketapang dan Kayong sekitarnya, membentuk ekosistem hilirisasi mineral terpadu di Kalbar.

Baca juga: 4 Sehat 5 Sempurna plus halal menu MBG

Dalam forum konsultasi, perubahan usulan PSN mencakup pembangunan fasilitas pengolahan sisa hasil pemurnian (SGAR 1 dan SGAR 2) serta pembangkit listrik pendukung operasi smelter, yang diharapkan memperkuat kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalbar dan mendukung pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,19–6,17 persen.

"Pemerintah Provinsi Kalbar siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk memastikan proyek PSN berjalan sesuai regulasi, memberikan nilai tambah ekonomi, dan memberikan peluang kerja yang nyata bagi masyarakat lokal, sambil tetap menjaga prinsip keberlanjutan lingkungan," kata dia.

Baca juga: YLKI minta Pemprov DKI sediakan ompreng MBG terjamin halal