Jayapura (ANTARA) - Kementerian Agama Provinsi Papua menyebutkan Kampung Muramsari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan menjadi pilot project (percontohan) kampung zakat dan wakaf guna mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat di pedesaan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Klemens Taran di Jayapura, Senin, mengatakan program kampung zakat merupakan program nasional dengan lima fokus utama, yakni ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial-keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat.
"Pada Sabtu (13/9) kami bersama Pembimbing Zakat dan Wakaf sekaligus Sekretaris BWI Papua, Rita Wahyuningsih, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Muramsari guna melihat langsung potensi di wilayah tersebut," katanya.
Menurut Klemens, dalam kunjungan tersebut pihaknya melihat potensi luar biasa, mulai pertanian padi, kelapa, peternakan sapi, hingga UMKM.
"Untuk itu kami terus mendorong peningkatan produksi sehingga dapat meningkatkan produk agar bisa bersertifikat halal dan menembus pasar lebih luas,” ujarnya.
Dia menjelaskan oleh sebab itu pihaknya berharap agar program tersebut dapat menjadi penggerak pemanfaatan zakat pertanian padi, potensi UMKM, serta pemberdayaan sosial-keagamaan berbasis masyarakat.
Sementara itu Pembimbing Zakat dan Wakaf sekaligus Sekretaris BWI Papua, Rita Wahyuningsih mengatakan Papua Selatan menjadi salah satu dari 14 daerah prioritas yang masuk pada program kampung zakat.
"Zakat dan wakaf bukan hanya ibadah, melainkan instrumen untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan gizi, hingga pembangunan ekoteologi," katanya.
Menurut Rita, pihaknya berharap dengan masuknya Kampung Muramsari maka dapat menjadi contoh perubahan signifikan menuju masyarakat mandiri.
Kepulauan Seribu
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mencanangkan Pulau Tidung sebagai Kampung Zakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan berbasis inkubasi wakaf produktif.
"Program Kampung Zakat ini diinisiasi Kemenang RI dengan Baznas yang sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Seribu dalam memberdayakan, menguatkan dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat lokal," kata
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pembangunan dan Kesra (Aspemkesra) Kepulauan Seribu, Purnomo di Jakarta, Kamis (11/9).
Menurut dia, program ini hadir tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, tetapi juga mendorong membangun infrastruktur di Kepulauan Seribu termasuk menyediakan pelatihan dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Dia berharap kepada seluruh penerima manfaat, baik perorangan maupun kelompok agar dapat memanfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya.
Ia juga meminta agar bantuan yang diberikan dikelola dengan penuh tanggung jawab, jujur dan semangat gotong-royong agar dapat berkembang dan memberikan berbagai dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dia menginstruksikan jajaran kabupaten, kecamatan, kelurahan dan para tokoh masyarakat untuk memberikan pendampingan dan dukungan penuh agar program ini dapat berjalan lancar dan berlanjutan.
Pada pencanangan ini juga dilakukan penandatanganan prasasti program Kampung Zakat dan Wakaf, penyerahan bantuan sebanyak 170 untuk yatim dan dhuafa, kemudian penyerahan sertifikat halal kepada pelaku usaha.
Program Kampung Zakat digagas Kementerian Agama RI yang bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memberikan fasilitas kemudahan bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan untuk memperoleh hak dasarnya dan mengangkat harkat dan martabat umat yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
Target dan sasaran Kampung Zakat adalah masyarakat pedesaan yang tergolong mustahik dengan kriteria asnaf fakir, miskin dan fisabilillah.
Kampung Zakat merupakan kegiatan Kementerian Agama RI bersama Badan Amil (Baznas) serta pemerintah daerah setempat untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan bidang dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial kemanusiaan.
Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam pelaksanaan program Kampung Zakat 2025.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur mengatakan kolaborasi ini bertujuan mengoptimalkan potensi zakat di desa-desa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Baznas sukses berdayakan UMKM binaan hingga raup Rp700 juta per bulan
"Desa secara struktur lebih dekat dengan Kemendes. Di sana ada Koperasi Merah Putih, ada BUMDes, dan ini yang kami kerjasamakan. Potensi desa juga macam-macam, mulai dari perkebunan, pertanian hingga kelautan," ujar Waryono di Jakarta, Senin (25/8/2025).
Program Kampung Zakat 2025 menargetkan 35 desa di berbagai daerah. Tujuannya, mengembangkan ekosistem zakat yang produktif dengan potensi mencapai Rp51 triliun. Pemanfaatannya diarahkan pada sektor pemberdayaan ekonomi lokal, seperti perkebunan, pertanian dan kelautan.
"Kerja sama ini didasarkan pada potensi besar desa yang selama ini belum tergarap optimal," katanya.
Ia menjelaskan Kemenag akan fokus pada konsolidasi dan koordinasi antarpihak, sedangkan Kemendes berperan sebagai mitra strategis dalam penguatan kelembagaan desa, terutama melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Mudah-mudahan ke depan masyarakat desa betul-betul berdaya," kata dia.
Menurut Waryono, salah satu fokus utama kerja sama ini adalah mengintegrasikan peran BUMDes dalam menyalurkan zakat penghasilan. BUMDes akan difasilitasi untuk bekerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk di tingkat desa.
Skema ini diharapkan memudahkan masyarakat desa menunaikan zakat sekaligus memastikan dana yang terkumpul dikelola secara transparan dan produktif.
"Kami ingin membuka peluang bagi BUMDes untuk menyalurkan zakat penghasilan melalui UPZ yang bekerja sama dengan Kemendes," kata Waryono.
Ia optimistis sinergi ini akan mempercepat pemberdayaan ekonomi berbasis zakat di desa. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, langkah tersebut juga menjadi wujud penguatan ekosistem zakat nasional yang inklusif dan produktif.
