Jakarta (ANTARA) - PT Karya Citra Nusantara (KCN) menyatakan tanggul beton di laut Cilincing, Jakarta Utara, tidak terkait dengan pagar laut yang terbuat dari bambu seperti di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) yang sempat menjadi sorotan publik.
"Jadi kalau kita mau lihat, tentu proyek ini tidak ada kaitannya dengan tanggul bambu zaman dulu yang sekarang orang suka bingung, apakah ini bagian dari tanggul bambu yang dahulu rame di PIK. Bukan!" kata Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi dalam konferensi pers klarifikasi tanggul beton di perairan Cilincing, Marunda Jakarta Utara, Jumat.
Widodo menjelaskan tanggul beton tersebut merupakan bagian konstruksi pelabuhan yang sedang dibangun, sehingga tidak ada hubungannya dengan pagar laut bambu yang pernah ramai dibicarakan publik seperti di kawasan perairan PIK, Tangerang, Banten.
Menurutnya, banyak pihak masih bingung dan menganggap proyek tanggul beton di Cilincing adalah bagian dari pagar laut bambu di kawasan Pantai Indah Kapuk. Ia pun membantah hal itu.
Padahal, lokasi tanggul beton di Cilincing dan kawasan perairan PIK yang pernah ada pagar bambu cukup jauh. Pasalnya tanggul beton yang dikerjakan KCN berada di batas terakhir wilayah Jakarta Utara.
"Lokasinya pun jauh antara PIK dengan ini (kawasan laut Cilincing). Ini adalah batas terakhir dari Jakarta Utara. Setelah ini ada BKT (Banjir Kanal Timur)," ujarnya.
Selain itu, ia juga menegaskan proyek pembangunan dermaga pelabuhan tersebut tidak terkait dengan kawasan Marunda Center yang berada di Bekasi, Jawa Barat.
"Baru yang tadi ada pertanyaan. Apakah sama dengan Marunda Center? Beda! Marunda Center sudah masuk di Bekasi atau masuk Jawa Barat," jelasnya.
Proyek pembangunan dermaga pelabuhan di Cilincing merupakan hasil kolaborasi swasta dan pemerintah tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Widodo menyebutkan hingga saat ini, progres pembangunan pelabuhan itu mencapai 70 persen, dengan pier (dermaga) pertama hampir rampung, pier kedua ditargetkan selesai pada 2025, dan pier ketiga direncanakan rampung 2026.
Di tempat yang sama, Direktur Pengendalian Penataan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Fajar Kurniawan menyebutkan tanggul laut tersebut telah memiliki izin yang resmi.
Dia menyebutkan KKP telah menerbitkan secara resmi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) bagi PT KCN dengan peruntukan pembangunan pelabuhan umum di Cilincing, Jakarta Utara pada 2023.
"Dan kita sudah cek bahwa tanggul laut itu memang berada di dalam PKKPRL, di dalam lokasi KKPRL yang sudah diterbitkan," ungkap Fajar.
Meski izin lengkap telah dipenuhi, KKP tetap berkomitmen melakukan pengawasan agar kegiatan reklamasi tidak menimbulkan dampak merugikan bagi nelayan serta masyarakat pesisir Cilincing secara keseluruhan.
"Kami pun baik dari Ditjen Penataan Ruang Laut dan juga Ditjen PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), itu akan terus mengawasi, mengawal pelaksanaan izin-izin yang sudah diterbitkan," kata Fajar.
Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi menegaskan keberadaan beton di laut Cilincing, Jakarta Utara, bukanlah tanggul, melainkan bagian konstruksi dalam pembangunan pelabuhan.
"Jadi ini kami bukan bikin misalnya pulau lalu kami kapling-kapling jual, bikin perumahan, tidak! Kami bikin pelabuhan, kami nggak bisa jual apa pun, ini bukan milik kami, tapi milik pemerintah," kata Widodo dalam konferensi pers Klarifikasi Tanggul Beton di perairan Cilincing, Marunda Jakarta Utara, Jumat.
Widodo menegaskan proyek pelabuhan di Cilincing merupakan hasil kolaborasi swasta dan pemerintah tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Jadi pemerintah tidak keluar uang satu rupiah pun dalam proyek ini," ujarnya pula.
Dia menyebutkan hingga saat ini, progres pembangunan pelabuhan mencapai 70 persen, dengan pier (dermaga) pertama hampir rampung, pier kedua ditargetkan selesai pada 2025, dan pier ketiga direncanakan rampung tahun 2026. Namun, pada pier ketiga itu ramai menjadi perbincangan karena struktur beton.
"Di pier tiga yang ini sekarang jadi rame, isunya ada tanggul beton, itu kalau kita lihat itu break water bagian dari pembangunan pelabuhan," ujarnya lagi.
Widodo menepis anggapan bahwa proyek tersebut bersifat reklamasi untuk perumahan, karena seluruh hasil pembangunan pelabuhan akan menjadi aset negara di bawah Kementerian Perhubungan.
KCN memastikan pembangunan pelabuhan ini mengacu pada aturan resmi, mulai dari kajian akademik oleh Universitas Gajah Mada (UGM); izin resmi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); hingga konsesi.
Dia menjelaskan KCN lahir dari hasil tender resmi yang digelar pemerintah. Dari proses itu, KCN yang berstatus swasta terpilih menjadi pemenang.
Kemudian mereka menggandeng PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membentuk perusahaan patungan yakni KCN.
"Jadi kami investor itu mengacu kepada semua aturan main yang sudah ditetapkan oleh regulator, dimana kami juga dulu mengikuti tender, akhirnya kami sebagai swasta menang, kami berkolaborasi dengan KBN sebagai BUMN, membentuk anak perusahaan dalam hal ini KCN," ujarnya lagi.
Dengan komposisi ini, kata Widodo, KBN memiliki 17,5 persen saham goodwill tanpa mengeluarkan uang Rp1 pun.
Selain fungsi pelabuhan, perusahaan juga menekankan pentingnya menjaga kearifan lokal, salah satunya dengan menjamin akses melaut bagi ratusan nelayan di kawasan Cilincing.
KCN mencatat terdapat 700 nelayan dan 1.100 kapal kecil yang terdampak, sehingga perusahaan menyiapkan akses khusus sepanjang 800 meter untuk keluar masuk nelayan di daerah itu.
Untuk mengantisipasi dampak lingkungan, KCN melakukan penanaman mangrove sepanjang empat kilometer di sekitar pelabuhan, sebagai pengganti fungsi tanggul sekaligus peredam banjir tahunan.
Menurut Widodo, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan komunitas nelayan dan Pemprov DKI agar solusi terbaik terkait mata pencaharian masyarakat pesisir bisa diimplementasikan.
"Kami sedang mencarikan formula apa yang supaya mata pencarian ini tidak turun, minimal bisa ada membantu proses kehidupan sehari-hari dari para nelayan, itu juga bagian yang sedang kami pikirkan bersama," ujar Widodo lagi.
KCN juga menjalankan tanggung jawab sosial berupa beasiswa pendidikan serta pelatihan kerja, agar masyarakat sekitar bisa terlibat langsung dalam aktivitas pelabuhan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pembangunan tanggul beton di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, yang ramai diperbincangkan di media sosial telah mengantongi izin resmi berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
"Tanggul (beton) itu sudah ada izin PKKPRL," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) saat dikonfirmasi ANTARA, di Jakarta, Kamis (11/9).
Ipunk menyampaikan pihaknya juga sudah melakukan verifikasi lapangan menindaklanjuti keluhan nelayan di Cilincing terkait tanggul tersebut yang merupakan proyek reklamasi PT Karya Citra Nusantara (KCN).
KKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan tanggul beton di Laut Cilincing, Jakarta Utara, bukan bagian proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) melainkan proyek reklamasi milik PT Karya Citra Nusantara (KCN) untuk pelabuhan umum.
"Ini kan kita konteksnya bukan tanggul laut Giant Sea Wall, tapi tanggul lautnya KCN," kata Direktur Pengendalian Penataan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Fajar Kurniawan dalam klarifikasi Pemerintah Pusat dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) sehubungan dengan tanggul beton di perairan Cilincing, Marunda dan dampak ke para nelayan di Jakarta Utara, Jumat.
Pembangunan tanggul beton di kawasan Cilincing, Jakarta Utara itu, sempat ramai diperbincangkan di media sosial lantaran disebut sebagai tanggul laut.
KKP telah menerbitkan secara resmi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) bagi PT KCN dengan peruntukkan pembangunan pelabuhan umum di Cilincing, Jakarta Utara pada 2023.
Oleh karena itu, Fajar menekankan pentingnya sosialisasi rencana kegiatan PT KCN kepada masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun penolakan di kemudian hari.
Menurut Fajar, meski ada maksud baik, namun belum tentu dapat diterima dengan baik jika tidak disertai komunikasi terbuka kepada pihak yang terdampak langsung.
"Yang terkait dengan sosialisasi ini, nanti Pak Widodo yang menjawab apakah sudah dilakukan atau tidak. Tapi kalau belum, mungkin saya dorong. Karena maksud baik belum tentu diterima baik oleh banyak pihak," ucapnya.
Ia mendorong KCN untuk segera melakukan sosialisasi, agar masyarakat tidak terkejut dengan adanya pembangunan pelabuhan umum serta reklamasi, sehingga dapat meminimalisir potensi mispersepsi yang berkembang.
Menurut Fajar, komunikasi intensif dengan masyarakat pesisir menjadi langkah penting karena keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan aspek teknis, tetapi juga penerimaan sosial dari warga sekitar.
"Jadi kalau belum, Pak Widodo (Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi) mungkin saatnya mensosialisasikan rencana kegiatan ke masyarakat sekitar sehingga tidak terkaget-kaget dan kemudian jadi mispersepsi," kata Fajar.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi mengklaim sudah melakukan sosialisasi kepada warga setempat terkait pembangunan pelabuhan tersebut.
"Nah, pertanyaan apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan," kata Widodo.
Dia mengaku sudah melakukan sosialisasi sejak 2007, bahkan Widodo menyebut jika pihaknya telah mendapat dukungan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia terhadap proyek itu.
"Nah, saat ini memang sudah realisasi, itu saat sebelum. Karena kami mulai membangun di 2010," ucapnya.
Dikatakan, hingga saat ini, progres pembangunan pelabuhan itu mencapai 70 persen, dengan pier (dermaga) pertama hampir rampung, pier kedua ditargetkan selesai pada 2025, dan pier ketiga direncanakan rampung tahun 2026. Namun, pada pier ketiga itu ramai menjadi perbincangan karena struktur beton.
"Di pier tiga yang ini sekarang jadi ramai, isunya ada tanggul beton, itu kalau kita lihat itu 'breakwater' bagian dari pembangunan pelabuhan," ujarnya lagi.
