Tangerang (ANTARA) - Pemerintah daerah maupun pusat diminta aktif melibatkan peneliti dalam menyusun kebijakan publik agar program yang dijalankan memiliki dampak dan menekan biaya yang besar karena didasarkan pada kajian yang komprehensif.
"Kita ingin menekankan kepada Ppemerintah, marilah ajak ilmuwan, saintis, dan peneliti, dari berbagai multi disiplin dalam membuat kebijakan agar sesuai dengan sasaran yakni AstaCita. Jangan sampah ada program yang hanya sekedar saja, sehingga membuang anggaran," kata Wakil Rektor Bidang Riset dan Alih Teknologi Universitas Bina Nusantara (BINUS) pada acara The 7th International Conference on Biospheric Harmony (ICOBAR) dan Forum Ilmiah Diaspora Indonesia (FIDI) di Tangerang Sabtu.
Menurutnya, kebijakan yang disusun dengan landasan sains dan penelitian akan memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat. Apalagi saat ini berbagai kebutuhan masyarakat dikaitkan dengan urusan teknologi serta digital, sehingga para peneliti bisa memberikan masukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.
"Intinya kita ingin kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dilandaskan sains. Karena ketika ada penelitian yang memang mendalam, maka dampaknya juga akan positif," ujarnya.
Oleh karena BINUS University menggelar ICOBAR-FIDI Joint Scientific Forum selama dua hari pada 23 - 24 Agustus 2025 dan menghadirkan profesor, presenter dari lebih dari 20 negara, seperti Harvard Medical School, The University of Tokyo, Constructor University Bremen, University of Otago, Universitas Indonesia, serta universitas lainnya
Kegiatan ini menjadi wadah ilmiah internasional yang mempertemukan para peneliti, akademisi, praktisi industri, pengambil kebijakan serta ilmuwan diaspora Indonesia dari berbagai belahan dunia untuk berdiskusi, berbagi hasil penelitian, dan membangun kolaborasi strategis dalam menjawab tantangan global terkait ketahanan biosfer dan keberlanjutan lingkungan hidup.
