Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Faktor urbanisasi turut menyumbang angka stunting di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan hasil mitigasi serta riset kasus oleh perangkat daerah terkait.
Penambahan kasus dari warga pendatang di Kabupaten Bekasi menjadi persoalan yang tidak ditemukan di daerah lain di Jawa Barat. Masifnya aktivitas kawasan industri menjadi magnet tersendiri bagi warga luar daerah untuk merantau ke wilayah ini.
"Betul, memang ada imported case yang turut berpengaruh pada angka stunting di Kabupaten Bekasi. Bahkan, itu riset yang dilakukan provinsi (Pemprov Jabar), ada karakteristik tersendiri dalam penanganan kasus stunting di Kabupaten Bekasi," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Alamsyah di Cikarang, Rabu.
Baca juga: Pemkab Bekasi targetkan angka prevalensi stunting di bawah 10 persen
Dia menyatakan pada tahun 2024, pihaknya menemukan sedikitnya ada tiga kasus tumbuh kembang anak yang berasal dari warga pendatang. Dua kasus di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, satu lagi di Desa Pasirgombong Kecamatan Cikarang Utara.
"Jadi, itu ibunya diterima di perusahaan, datang itu bawa anak ternyata, anaknya stunting. Akhirnya dari pihak puskesmas masing-masing ditindaklanjuti," katanya.
Alamsyah mengatakan penanganan kasus tumbuh kembang anak ini mirip dengan COVID-19 saat pandemi beberapa tahun lalu. Setiap kasus ditangani secara penuh hingga anak benar-benar terbebas dari penyakit itu.
"Nah metode yang kami pakai itu sama dengan waktu COVID kemarin. Jadi, ada pendatang, kami lihat dia mengontrak, ternyata mengalami stunting. Akhirnya puskesmas yang tindaklanjuti. Tiga bulan sudah mulai ada perbaikan, terus sembilan bulan tumbuh kembang anaknya sudah normal, sudah bisa mengejar," ucap dia.
Baca juga: Dinas Perikanan Bekasi resmi meluncurkan Program Babe Angkat Stunting
Ia menyebut penemuan kasus tumbuh kembang anak berpengaruh terhadap tingkat penanganan secara umum, terlebih beberapa orang tua pasien enggan untuk memeriksakan anak penderita gizi buruk itu ke fasilitas kesehatan terdekat.
"Jadi kalau dia tinggal di rumah kontrakan yang nggak pernah diperiksa, ya mungkin itu yang tidak ketemu gitu. Sehingga, teman-teman di puskesmas memang harus aktif sampai ke rumah-rumah kontrakan agar benar-benar bisa memantau kondisi anak-anak yang tinggal," katanya.
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi Sri Enni Mainiarty mengatakan angka prevalensi stunting di wilayah itu menurun dari 23,2 persen pada tahun 2023 menjadi 18,4 persen pada akhir tahun lalu.
Berdasarkan Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik (e-PPGBM) yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, terdapat 3.948 kasus tumbuh kembang anak di wilayah tersebut.
Baca juga: BKKBN meluncurkan Gerakan Sehat Atasi Stunting di Bekasi
Ia mengaku segenap instansi, baik pemerintah, swasta hingga masyarakat turut diterjunkan untuk menangani stunting secara komprehensif agar angka prevalensi kasus ini dapat terus ditekan.
"Ada delapan aksi konvergensi untuk mempercepat penurunan angka stunting. Mulai dari analisa situasi, sosialisasi, pembinaan, pengurangan risiko sampai pada intervensi di anggaran serta kontribusi swasta melalui CSR. Ini yang terus dilakukan bersama-sama, bukan hanya Dinkes atau teman-teman di kesehatan saja, tapi seluruh lini," katanya.
Sri Enny mengatakan upaya penurunan angka kasus ini tidak hanya dilakukan terhadap anak balita, namun dengan intervensi sejak dini, salah satunya melalui penguatan nutrisi untuk perempuan, bahkan dari sebelum menikah.
"Mulai dari remaja putri, kita persiapkan kesehatannya. Diberikan tablet tambah darah, pemahaman edukasi tentang kesehatan. Bukan cuma sekadar saat jadi ibu hamil nanti. Itu yang kami lakukan, termasuk dari sisi infrastruktur dan hal berkaitan lain," kata dia.
Pewarta: Pradita Kurniawan SyahUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026