Cianjur (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menargetkan capaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas pada Agustus 2025 dengan melakukan koordinasi lintas sektoral guna validasi data peserta jaminan kesehatan.
Plt Kepala Dinkes Cianjur Made Setiawan di Cianjur, Rabu, mengatakan UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu.
“Target penerapan pada bulan Juli gagal karena berbagai kendala, termasuk pencoretan peserta jaminan kesehatan, verifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) ditemukan ada keluarga yang secara ekonomi meningkat sehingga dihapus dari data penerima bantuan,“ katanya.
Baca juga: BPJS sebut Pemkab Bogor komitmen capai cakupan UHC 100 persen
Dia menjelaskan UHC Prioritas mencakup kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 98 persen dari total penduduk dan keaktifannya di atas 80 persen, sehingga layanan kesehatan dapat diberikan selama 1×24 jam untuk seluruh masyarakat.
Untuk memastikan data yang digunakan valid, pihaknya meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Disdukcapil Cianjur sehingga bantuan kesehatan tepat sasaran, dimana pemerintah daerah mendorong masyarakat golongan mampu mendaftar secara mandiri sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"Kami terus mendorong agar ada solusi yang menguntungkan bagi masyarakat, karena hingga saat ini belum ada regulasi pasti terkait keluhan masyarakat soal iuran BPJS dan kemungkinan adanya penghapusan data," katanya.
Baca juga: Kabupaten Blitar belum penuhi sistem penjaminan kesehatan
Bagi masyarakat dari kalangan kurang mampu, pihaknya masih memperjuangkan agar ada kemudahan, namun pembiayaan BPJS Kesehatan sifatnya nasional, sehingga pihaknya harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
"Kami akan terus berupaya agar UHC dapat diterapkan sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan cukup membawa KTP saat berobat ke rumah sakit atau puskesmas di seluruh wilayah Cianjur, termasuk pelayanan di luar Cianjur," katanya.
Seperti diberitakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur melakukan berbagai cara untuk meraih UHC BPJS Kesehatan, agar dapat diterapkan di seluruh layanan kesehatan di Cianjur, dimana warga cukup membawa KTP saat mengakses layanan kesehatan.
Baca juga: Pemkab Bogor siapkan anggaran Rp724 miliar demi UHC 100 persen
Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian mengatakan pihaknya masih mencari solusi terkait dicoretnya ratusan ribu warga Kabupaten Cianjur sebagai penerima BPJS PBI JK sehingga target UHC terancam gagal diterapkan pada Juli 2025.
"Kami mengupayakan solusi lain dengan harapan UHC dapat diterapkan tahun ini, kami belum tahu apa alasan dicoretnya 126 ribu penerima BPJS PBI JK di Cianjur, sehingga persentase peserta BPJS Kesehatan di Cianjur menurun," katanya.
Pihaknya meminta Dinkes Kabupaten Cianjur melakukan sejumlah langkah, salah satunya memenuhi kuota kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK yang belum sesuai dengan persyaratan untuk meraih status UHC.
