Pemerintah bantu jaminan kesehatan 96,8 juta warga

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah telah membantu jaminan kesehatan nasional (JKN) 96,8 juta warga masyarakat kategori miskin melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Sebanyak 96,8 juta orang di-cover iuran BPJS Kesehatannya oleh pemerintah, masuk kategori PBI. Ini adalah orang-orang termiskin desil 1-4 (kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah secara nasional)," katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Menkes juga memaparkan, penerimaan iuran segmen PBI mendominasi penerimaan JKN, sebesar 29 persen pada tahun 2024, dan peserta segmen PBI menduduki angka kunjungan tertinggi kedua di fasilitas kesehatan sampai dengan Mei 2025.

"Dalam setahun, ada 14,02 juta kunjungan dari penerima PBI yang besarnya sekitar 96 juta. 14,02 juta ini mengunjungi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), 12,18 juta rawat jalan, dan 1,84 juta rawat inap," ujar dia.

Ia melanjutkan, hingga Juni 2025, realisasi anggaran iuran PBI JKN sebesar 49,8 persen, atau Rp23,15 triliun. Jumlah peserta per Juni 2025 ada 96.282.139 jiwa, dengan jumlah pembayaran Rp3,84 miliar (berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN). Sementara pagu anggaran iuran PBI JKN tahun anggaran 2025 yakni sebesar Rp46,4 triliun.

Berdasarkan DTSEN, realisasi pembayaran iuran PBI JKN per Juni telah diberikan pada 96.283.048 jiwa. Angka tersebut belum mencapai kuota 96,8 juta per bulan dikarenakan ada bayi yang lahir dan belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 116.952 jiwa, kemudian terdapat reaktivasi kuota PBI JKN sebesar 400 ribu.

Baca juga: BPJS Kesehatan buktikan pemerataan layanan JKN hingga ke pedalaman