Komisi VII DPR dorong relaksasi kebijakan visa bagi wisatawan asing

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah untuk memberikan relaksasi kebijakan visa bagi wisatawan asing guna meningkatkan kunjungan ke destinasi pariwisata di Indonesia.

Dorongan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, saat berdialog dengan pelaku industri pariwisata.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, mengatakan kebijakan visa menjadi salah satu faktor penting dalam menarik wisatawan mancanegara di tengah persaingan global sektor pariwisata.

“Bebas visa itu masih menjadi tantangan, karena ada wisatawan yang sangat mempertimbangkan kemudahan tersebut untuk memilih destinasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat dua karakter wisatawan asing, yakni yang sensitif terhadap kebijakan bebas visa serta yang lebih mengutamakan kemudahan dan kenyamanan saat masuk ke suatu negara.

Menurut dia, wisatawan dengan kemampuan ekonomi tinggi cenderung tidak mempermasalahkan biaya visa, namun menginginkan proses masuk yang cepat dan praktis di pintu imigrasi.

“Mereka tidak terlalu peduli harga visa, tapi mereka ingin masuk dengan cepat, nyaman, dan mudah,” kata Putra.

Komisi VII DPR RI, lanjut dia, mendorong pemerintah melalui kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan visa yang lebih adaptif, sehingga mampu mengakomodasi kedua segmen wisatawan tersebut.

Ia menambahkan, Indonesia saat ini berada dalam persaingan ketat dengan negara-negara lain di kawasan Asia dalam menarik wisatawan, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing.

“Pariwisata ini sedang dalam kompetisi global, dan Indonesia harus bisa mengambil peluang itu,” ujarnya.

Komisi VII DPR RI memastikan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan pelaku industri pariwisata akan dibawa dalam rapat kerja bersama kementerian terkait guna dirumuskan menjadi kebijakan yang lebih komprehensif.

“Masalah yang kita temukan di sini akan kita bawa ke rapat kerja dan disampaikan kepada kementerian,” kata Putra Nababan.

Sementara itu, General Manager TSI Bogor, Sere Nababan, menyampaikan bahwa kemudahan visa menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan asing ke kawasan Puncak.

Ia menilai, kebijakan tersebut telah diterapkan di sejumlah negara pesaing seperti Thailand dan Vietnam, yang memberikan kemudahan akses bagi wisatawan mancanegara.

“Apakah visa ini bisa dipertimbangkan seperti negara lain yang memberikan keleluasaan, sehingga kunjungan wisatawan bisa meningkat,” ujarnya.

Menurut dia, peningkatan jumlah wisatawan asing akan berdampak pada pertumbuhan sektor pariwisata secara keseluruhan, termasuk kontribusi terhadap ekonomi daerah.

Kunjungan kerja tersebut juga membahas sejumlah isu lain, seperti infrastruktur kawasan Puncak, pengembangan UMKM, hingga penguatan ekosistem pariwisata berbasis konservasi.