Eliminasi TB harus terintegrasi dengan perlindungan perempuan dan anak

Jakarta (ANTARA) - Upaya pemerintah dalam mengeliminasi tuberkulosis (TB) dinilai harus berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi. 

Pernyataan ini disampaikan Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Isra Ramli, menyikapi tingginya kasus TB dan HIV di Kabupaten Bekasi.

“Program prioritas pemerintah di sektor kesehatan seperti eliminasi TB harus terintegrasi dengan upaya perlindungan perempuan dan anak,” ujar Isra dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Piloting Gerakan Bersama Desa dan Kelurahan Siaga TB di Kantor Desa Sukadami, Cikarang Selatan, Selasa.

Data Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) Kementerian Kesehatan menunjukkan, selama Januari hingga Juni 2025, tercatat 6.580 kasus TB di Kabupaten Bekasi, termasuk 818 kasus pada anak-anak usia 0–14 tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105 pasien juga diketahui mengidap HIV.

Isra menilai, tingginya angka TB dan HIV di kawasan industri seperti Bekasi tidak lepas dari besarnya mobilitas penduduk dan ketimpangan sosial. Ia juga menyoroti keterkaitan antara persoalan kesehatan dan maraknya kasus eksploitasi perempuan dan anak.

“Di lapangan, kami menerima laporan masih sering terjadi kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dan perempuan, bahkan praktik prostitusi remaja,” katanya.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan. Ia menilai kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender menjadi akar persoalan lemahnya posisi perempuan, yang berujung pada praktik pernikahan usia dini dan kerentanan terhadap kekerasan.

“Pernikahan di bawah umur sering kali berakhir dengan perceraian. Anak-anak muda yang tidak siap secara ekonomi maupun mental menjadi rentan terhadap kekerasan seksual, eksploitasi, dan perdagangan orang,” ujarnya.

Menurut Veronica, keterlibatan perempuan dalam berbagai program pembangunan, termasuk di bidang kesehatan, menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sosial. Ia mencontohkan keberhasilan perempuan di Desa Sukadami dalam mendukung pelaksanaan program Desa Siaga TB.

“Perempuan adalah pilar sosial. Jika diberi ruang dan difasilitasi, mereka mampu berkontribusi besar. Kementerian PPPA akan terus memberikan dukungan,” kata Veronica.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mendorong optimalisasi peran kader kesehatan, terutama ibu-ibu, dalam memverifikasi dan mendampingi pasien TB hingga tuntas menjalani pengobatan.

“Kami menyadari ada tantangan besar, seperti stigma masyarakat terhadap penderita TB. Tapi kami juga siapkan insentif tambahan, termasuk dari Global Fund, bagi kader yang mendampingi pasien sampai sembuh,” ujarnya.

Wamenkes menegaskan, keberhasilan eliminasi TB membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif masyarakat, khususnya perempuan, dalam layanan kesehatan di tingkat desa.