Bupati Bogor sebut Gebyar Adminduk 2025 dekatkan layanan kepada masyarakat

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto mengapresiasi Gebyar Administrasi Kependudukan (Adminduk) tahun 2025 yang diselenggarakan Disdukcapil Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena berhasil mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Gebyar Adminduk ini bukan hanya soal pelayanan dokumen kependudukan, tapi juga bentuk kolaborasi dan inovasi nyata membangun Kabupaten Bogor bersama-sama," kata Rudy usai membuka Gebyar Adminduk di Aula Tegar Beriman, Cibinong, Selasa.

Menurut dia, hak dasar masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan KK.

Namun, Rudy mengakui, luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang meliputi 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan masih menjadi tantangan besar dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga: Pemkab Bogor sosialisasikan KTP digital melalui Gebyar Adminduk 2024

“Tahun 2025, kami berkomitmen menambah layanan cetak KTP di 40 kecamatan,” jelas Rudy.

Ia menekankan pentingnya pemerataan layanan, terutama bagi warga yang tinggal di daerah perbatasan dan jauh dari Cibinong untuk mengakses layanan Adminduk.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga membutuhkan dukungan penuh dari jajaran Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Mohon kuota blanko KTP dan KK kami ditambah, jangan sampai saat kami ingin jemput bola, ketersediaannya justru jadi kendala,” ucap Rudy.

Sementara, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi di tempat yang sama, berharap semangat pelayanan dan kolaborasi lintas instansi terus dijaga dan ditingkatkan.

Baca juga: Pemkab Bogor perbaiki sistem administrasi kependudukan atasi kecurangan PPDB

“Kami di pusat siap memberikan dukungan penuh, dan saya minta jajaran Dukcapil Kabupaten Bogor semakin solid dan proaktif,” ujar Teguh.

Ia mengungkapkan, Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia, yakni mencapai 5,89 juta jiwa per Desember 2024, bahkan melebihi beberapa provinsi di luar Jawa. Dengan wilayah yang sangat luas, ia menekankan perlunya inovasi berkelanjutan dalam pelayanan kependudukan.

“Kalau kita bisa selesaikan masalah Adminduk di Kabupaten Bogor dan Jawa Barat, itu berarti kita telah menyelesaikan hampir 18 persen dari masalah Adminduk secara nasional,” kata dia.