Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, mengusulkan program Berkolaborasi Terus Melayani (Botram) berkolaborasi dengan penyelenggaraan kegiatan "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (JNBA-KPK).
"Dengan mengintegrasikan kegiatan JNBA-KPK dengan Botram, kami percaya program ini akan menjangkau masyarakat secara lebih luas," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi saat menghadiri rapat koordinasi awal pelaksanaan program komisi antirasuah tersebut yang juga akan singgah di wilayah Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi, Kamis.
Ia menjelaskan Botram merupakan program inovasi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang secara rutin dilaksanakan setiap akhir pekan. Layanan kolaborasi antar instansi perangkat daerah itu kini telah menjadi kegiatan favorit masyarakat dan berhasil menarik banyak pengunjung dari berbagai kalangan.
Baca juga: Kebun Binatang Bandung larang pengunjung botram di dalam
Baca juga: Wakil Bupati Bekasi buka kegiatan layanan publik Botram desa
Menurut dia, program Botram yang sudah dikenal luas oleh publik, akan menjadi momentum tepat untuk mensosialisasikan gerakan antikorupsi kepada masyarakat secara langsung sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Botram sendiri merupakan program pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengurus beragam dokumen administrasi di satu tempat dengan mudah dan cepat," ujarnya.
Dedy berharap dengan integrasi Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi ke dalam kegiatan Botram akan memiliki dampak yang lebih besar, tidak hanya di kalangan pejabat, tetapi juga di kalangan masyarakat.
"Melalui kolaborasi ini, kita bisa menyampaikan pesan antikorupsi secara lebih efektif kepada masyarakat. Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi bagian dari edukasi publik berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam mencegah korupsi secara nyata," ucapnya.
Baca juga: Pemkab Bekasi menyapa warga Karangbahagia melalui layanan Botram
Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat diperlukan dalam upaya memerangi korupsi sekaligus mengoptimalkan program pemerintah pusat tersebut di Kabupaten Bekasi.
"Kami mendukung penuh program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi yang digagas oleh KPK. Pemberantasan korupsi adalah pekerjaan bersama, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik kalangan pemerintah maupun masyarakat umum," ucap dia.
Program JNBA-KPK ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi melalui kegiatan roadshow di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Bekasi.
KPK melalui kegiatan ini berharap dapat memperkuat komitmen masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi serta membangun Indonesia yang lebih bersih dan transparan.
