Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggalakkan "Booster Day” untuk menyelamatkan sekitar 100 ribu ekor hewan ternak dari serangan "badai" penyakit mulut dan kuku di wilayah ini.
Penyakit mulut dan kuku (PMK) dengan ganas menyerang hewan ternak di Kabupaten Sleman sejak Desember tahun lalu. Dalam periode 1 Desember 2024 - 12 Februari 2025 terjadi sebanyak 318 ekor kasus hewan ternak sakit karena terserang PMK. Dari jumlah tersebut, 22 ekor hewan ternak mati, 19 ekor dipotong bersyarat, dan 206 ekor berhasil disembuhkan, sehingga tersisa kasus sebanyak 71 ekor hewan ternak yang masih terjangkit PMK.
Penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat menular melalui udara (airborne), sehingga penyebarannya sangat cepat dan daya tularnya bisa mencapai radius 10 kilometer.
Jumlah kasus tertinggi terjadi di Kapanewon Cangkringan sebanyak 36 kasus, Mlati sebanyak 18 kasus, Prambanan sembilan kasus, Kalasan sebanyak tiga kasus, Sleman sebanyak tiga kasus, Ngemplak sebanyak dua kasus, sedangkan di 11 Kapanewon lainnya Moyudan, Minggir, Godean, Gamping, Seyegan, Tempel, Ngaglik, Pakem, Turi, Depok, dan Berbah tidak ada kejadian kasus PMK.
Populasi ternak rentan PMK di Kabupaten Sleman sebanyak 97.310 ekor terdiri dari 2.856 ekor sapi perah, 26.451 ekor sapi potong, 24.953 ekor kambing, 39.157 ekor domba, 3.756 ekor babi, dan 137 ekor kerbau. Data tersebut bersumber dari data populasi bidang peternakan dan kesehatan hewan pada Desember 2024.
Pelaksana tugas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Suparmono telah mengerahkan petugas Pusat Kesehatan Hewan(Puskeswan) di 18 kapenewon (kecamatan) untuk mengamankan hewan ternak di wilayah masing-masing dari amukan "badai" PMK.
Pada akhir Desember 2024 hingga awal Februari ini, Pemerintah Sleman melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman menggalakkan program "Booster Day”. Gerakan "Booster Day" ini sebagai tindak lanjut program Bulan Vaksinasi Nasional Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 733/KPTS/HK.160//F/01/2025 tanggal 30 Januari 2025. Tahap pertama vaksinasi PMK dilaksanakan serentak pada Januari-Maret 2025.
"Saat ini, perkembangan kasus PMK di Sleman sudah terkendali," kata Suparmono.
Capaian vaksin PMK
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman mencatat capaian vaksinasi PMK bulan Januari mencapai 100 persen yaitu sebanyak 2.333 dosis untuk sapi dan 161 dosis untuk kambing dan domba.
Selanjutnya pada Februari 2025, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman mendapatkan kuota vaksin PMK sebanyak 273 botol atau 6.825 dosis.
Saat ini, proses vaksinasi melalui “Booster Day” masih dilaksanakan. Kegiatan ini merupakan kerjasama Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Kabupaten Sleman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates, serta Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Paramedik Veteriner dan Inseminator Indonesia (Paravetindo) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Jumlah personil yang terlibat dalam "Booster Day" sebanyak 73 orang terdiri dari petugas dan relawan medik dan paramedik veteriner di wilayah DIY. Lokasi kegiatan “Booster Day” ada di 9 Kapanewon dengan populasi ternak sapi terbanyak di Kabupaten Sleman yaitu di Prambanan, Berbah, Cangkringan, Turi, Ngemplak, Mlati, Pakem, Moyudan dan Ngaglik.
"DP3 Sleman terus melakukan pemantauan pelaksanaan Booster Day supaya PMK terkendali," kata Suparmono.
Surveilans hewan ternak
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman telah melakukan tindakan pengendalian PMK melalui peningkatan surveilans, investigasi, pengambilan sampel dan pengujian untuk mengidentifikasi sumber penularan, faktor resiko, epidemiologi penyakit dan juga penyebab kematian ternak bekerjasama dengan BBVet Wates.
Selain itu, petugas juga dengan cepat merespon dan melaporkan kejadian/kasus hewan ternak sakit/terduga sakit dan mati di lapangan ke iSIKHNAS (Sistem Kesehatan Hewan Nasional Terpadu) dan meminta kepada masyarakat/peternak untuk melaporkan hewan sakit/terduga sakit dan mati kepada petugas.
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman juga terus meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada peternak untuk melakukan biosecurity pada kandang-kandang ternaknya dan untuk menutup sementara kandang jika ditemukan hewan sakit/terduga sakit, sehingga dicegah terjadinya keluar-masuk hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hingga kasus dinyatakan selesai.
KIE juga dilakukan pada para pedagang ternak di pasar hewan. KIE yang dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan sebanyak 427 kegiatan baik di kandang kelompok ternak maupun masyarakat peternak, adapun kegiatan desinfeksi dan pembersihan kandang sebanyak 121 kegiatan.
Pelaksana tugas Kepala DP3 Sleman Suparmono mengatakan kegiatan survailans pasca-vaksinasi untuk mengetahui efektifitas terbentuknya antibodi terhadap PMK dilaksanakan BBVet Wates dengan cara melakukan pengambilan sampel pasca vaksinasi sampel diambil pada hari ke-18 setelah vaksinasi, sebanyak 60 sampel dengan capaian 83,3 persen yang artinya bahwa vaksinasi PMK yang dilakukan terbukti efektif dalam pembentukan antibodi terhadap PMK.
Tindakan pengendalian PMK lainnya adalah dengan kegiatan penegakan diagnosa laboratorium PMK yang dilaksanakan di Bbvet Wates terhadap sampel dari ternak yang menunjukkan gejala klinis dan ternak yang akan dilalulintaskan antar-provinsi.
Pengawasan lalu lintas ternak
DP3 Sleman bersama Pemda DIY melakukan pemantauan lalu lintas ternak di Pasar Hewan Gamping. Hewan ternak yang keluar masuk pasar harus menyertakan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran PMK.
Pada Januari ada surat edaran untuk penutupan pasar hewan untuk mencegah PMK. Kabupaten Bantul dan Kulon Progo telah menutup pasar hewan, namun Sleman tidak melakukan hal ini karena Pasar Hewan Gamping menjadi urat nadi dari perdagangan hewan ternak di DIY.
Menurut Suparmono, strategi pembatasan lalu lintas ternak dan pemberlakuan SKKH dinilai cukup efektif menekan "badai" PMK, sehingga di Sleman secara umum kasus PMK sudah terkendali dengan baik.
