Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengelola aset negara secara profesional dan transparan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia mengatakan pengurus Danantara harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu.
"Independensi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan investasi dan pengelolaan aset dilakukan semata-mata untuk kepentingan nasional, tentu kita tidak ingin kejadian seperti (kasus korupsi) 1MDB di Malaysia atau Jiwasraya terjadi kembali," ujar Anggawira di Jakarta, Sabtu.
Ia menuturkan kepemimpinan Danantara harus dipegang oleh individu yang memiliki rekam jejak bersih dan profesionalisme tinggi, tidak memiliki konflik kepentingan, serta benar-benar berdedikasi untuk kepentingan nasional.
"Jangan sampai ada kepentingan pribadi yang bermain dalam badan ini," ucapnya.
Anggawira pun menyatakan pengelolaan aset negara dalam skala besar seperti yang akan dilakukan Danantara memerlukan pengurus yang memiliki keahlian luas di bidang investasi dan manajemen aset.
"Mengelola aset sebesar ini bukan hal yang mudah. Kita butuh orang-orang yang sudah terbukti mampu di tingkat internasional agar Danantara dapat bersaing secara global dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional," katanya.
Ia pun menekankan pengelolaan dana investasi negara harus dilakukan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Anggawira berharap dengan memperhatikan aspek independensi, transparansi, serta pemilihan pengurus yang tepat, Danantara dapat menjadi badan pengelola investasi yang benar-benar berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, ada risiko besar yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kita butuh sistem yang jelas dan transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga,untuk itu perlu ada keterlibatan publik yang jelas," imbuhnya.
Presiden Prabowo Subianto rencananya akan meluncurkan Danantara pada Senin (24/2/2025).
Bebas dari kepentingan
Sementara itu, pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menyarankan agar pemilihan manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) nantinya dilakukan dengan bebas dari kepentingan politik.
Hal tersebut, kata dia, agar Danantara tidak mengalami nasib seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atau 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
"Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat," ucap Hardjuno.
Sementara, lanjut dia, kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jika ada intervensi politik dan kurangnya pengawasan, holding investasi negara bisa menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut.
Selain manajemen yang bebas dari politik, Hardjuno turut merekomendasikan agar pengelolaan Danantara nantinya diiringi dengan audit independen oleh lembaga internasional serta laporan keuangan yang terbuka untuk publik.
Apabila semua langkah tersebut diterapkan dengan disiplin, menurut dia, Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi Indonesia.
Sebaliknya jika tidak, kata dia, terdapat potensi pengulangan kesalahan yang pernah terjadi, sehingga pengawasan ketat dan tata kelola yang baik akan menentukan keberhasilannya.
"Sejarah mencatat bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas, holding semacam ini dapat menjadi sumber masalah baru bagi ekonomi nasional," tuturnya.
Pemerintah resmi membentuk Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Holding tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di Singapura.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Danantara akan dilakukan pada 24 Februari mendatang, yang disampaikan dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025, Jumat (14/2).
"Menurut evaluasi awal, Danantara akan mengelola lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) aset dalam pengelolaan (AUM)," kata Prabowo.
Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara di proyeksi mencapai 20 miliar dolar AS pada tahun ini.
Baca juga: Danantara dan era baru industri investasi
Baca juga: Bahlil harap sebagian dana Danantara dipakai untuk biayai hilirisasi di Indonesia
Baca juga: Presiden: Peluncuran BPI Danantara pada 24 Februari 2025
