Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa semangat keterpaduan dan responsif terhadap kebutuhan publik atau citizen centric merupakan fondasi transformasi pemerintahan dengan dukungan digital.
"Transformasi pemerintahan dengan dukungan digital bertujuan untuk menghadirkan pemerintah di tengah masyarakat kapan pun dan di mana pun. Di Indonesia, langkah serupa bisa diterapkan melalui prototipe awal portal layanan publik dalam satu platform terpadu yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan sekat birokrasi instansi pemerintah," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan keterpaduan layanan digital tidak hanya tentang integrasi sistem, melainkan harus membawa dampak nyata bagi masyarakat.
Transformasi pemerintahan dengan dukungan digital mengadopsi konsep moments of life yang mencakup perjalanan hidup manusia dari lahir hingga tutup usia.
"Dengan pendekatan ini, kita berkomitmen untuk memastikan bahwa layanan digital pemerintah tidak hanya relevan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Rini juga menyampaikan layanan digital merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang maksimal.
Layanan digital pemerintah mencakup berbagai layanan yang terwujud melalui integrasi proses bisnis, terdiri atas layanan antarpemerintah dengan pemerintah, layanan pemerintah kepada pegawai, layanan pemerintah kepada masyarakat, dan layanan pemerintah kepada institusi bisnis.
"Potensi jangka panjang dampak percepatan pemerintah digital diharapkan akan mampu mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia," ujar Rini.
Baca juga: Kecerdasan buatan jadi kekuatan transformasi inklusif
