Kementan Eliminir Kendala Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani

Bogor (Antara Megapolitan) - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPSDMP) Kementerian Pertanian berupaya untuk mengeliminasi sejumlah kendala dalam pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani atau KEP melalui penguatan peran penyuluh.

"Kementerian Pertanian memiliki kebihakan menumbuhkembangkan pelaku utama pertanian yakni kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani (KEP)," kata Kepala BPSDMP Momon Rusmono saat membuka bimbingan teknis Kelembagaan Ekonomi Petani di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis malam.

Momon menjelaskan kelompok utama Kelembagaan Petani terdiri atas Kelopok Tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Sedangkan KEP adalah Gapoktan atau Poktan yang sudah membentuk badan usaha baik itu kelompok usah pertanian, koperasi, PT ataupun BUM-Petani.

Tahun 2018 ini lanjutnya Kementerian Pertanian akan membina 50 KEP dan korporasi petani di sembilan kabupaten yang ada di wilayah Jawa Barat.

"Ini baru ujicoba, pembinaan yang dilakukan berupa fasilitasi pembentukan badan hukum, pelatihan, pengawalan, pelatihan, serta memfasilitasi rembuk-rembuk," katanya.

Di sisi lain kelembagaan petani masih dihadapkan pada beberapa permasalahan di antaranya kompetensi sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi yang rendah, akses pembiayaan, kualitas pengelolaan usaha tani, produksi belum memenuhi skala ekonomi, pengetahuan manajemen operasional bisnisnya belum dikelola secara profesional.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Pertanian melakukan pengembangan kelembahaan ekonomi petani, termasuk di dalamnya penguatan kapasitas kelembagaan petani, dalam bentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

"Sesuai amanat Presiden Joko Widodo agar pemerintah mendorong usaha petani sehingga mempunyai skala ekonomi, berorientasi pasar berbasis kawasan dengan bentuk korporasi," kata Momon.

Dalam rangka mengelimir kendala penguatan KEP, BPSDMP Kementerian Pertanian menyelenggarakan bimbingan teknis KEP.

"Bimtek ini diikuti 111 peserta terdiri atas tenaga penyuluh dari 29 provinsi, dan 50 kabupaten calon model cikal bakal KEP," kata Ketua Panitia Bimtek Zahron Helmi.

Zahron menambahkan bimtek ini sangat penting karena tahun depan sudah diberlakukan indikator kinerja BPSDMP yakni mendorong terbentuknya KEP dan terbangunnya kelas kemampuan KEP.