Sekda: Sanksi Berat Efektif Antisipasi ASN Terlibat Nerkoba

Bogor (Antara Megapolitan) - Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Dadang Suptandar mengklaim ancaman sanksi pemecatan secara tidak terhormat efektif mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di kalangan aparaturnya.‎
‎
"Saya kira kami sudah melakukan upaya melalui tes urin di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejauh ini sangat minim untuk yang mengonsumsi narkoba di lingkungan Kabupaten Bogor," katanya.

Hal itu disampaikannya usai melakukan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2017 di Cibinong Bogor. 

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor sudah berkomitmen memberikan sanksi tegas kepada ASN jika kedapatan mengonsumsi narkoba yakni pemecatan dengan tidak hormat.  

"Siapa pun yang diketahui melanggar aturan akan mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku," katanya.‎

Namun Adang menegaskan, penjatuhan sanksi moral maupun sanksi profesi hanya boleh diberikan jika telah terbukti menggunakan atau membawa narkoba yang diproses oleh pihak berwajib.  

Peraturan tersebut adalah bentuk dukungan Pemkab Bogor terhadap pencegahan penggunaan narkoba yang merusak generasi bangsa.  

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bogor AKBP Andi M Dicky Pastika Gading membenarkan ASN lingkup Pemkab Bogor memang minim menggunakan Narkoba.  

Kepolisian rutin mengadakan sosialisasi ke jajaran ASN Pemkab Bogor yang direspons dengan positif karena etika dan budaya yang melekat di masyarakat hingga jajaran pemerintahannya.

Andi mengatakan, Kabupaten Bogor memiliki predikat nomor dua tertinggi pengguna Narkoba di Jawa Barat, namun untuk ASN setempat rata-rata bersih dari narkoba. 

Selain itu, data tersebut mesti dilihat dari sudut pandang yang luas mengingat wilayah Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten terluas di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang tinggi. 

"Justru berarti upaya pencengahan kami berhasil, terluas di Indonesia tapi hanya tingkat dua di Jawa Barat dan kami terus berupaya menekan," ujarnya.  

Sebab itu menurutnya pengendalian bersama terhadap narkoba perlu dilakukan tidak bisa hanya kepolisian dan Badan Narkotika Nasional.  

Ia menganggap peningkatan peranan ulama yang memberi nuansa agamis di wilayah kerjanya itu membuat peredaran narkoba semakin terkendali dengan baik.‎