Kota Bogor (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Bogor Hery Antasari memastikan tumpukan sampah di sejumlah lokasi, termasuk di Pasar Merdeka di Jalan Merdeka yang sempat tersebar di media sosial, telah diangkut dan dibersihkan, meskipun sempat tertunda.
“Terima kasih atas perhatian masyarakat dan permohonan maaf apabila ada delay-delay (penundaan) pengangkutan,” kata Hery di Kota Bogor, Jumat.
Ia menceritakan, beberapa waktu lalu ketika ada satu hari sampah di Kota Bogor tidak terangkut, dia bersama jajarannya melakukan evaluasi menyeluruh terkait tata kelola dan pengecekan langsung ke lapangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, juga koordinasi dengan Kabupaten Bogor, demikian juga dengan BPK.
Di lapangan, Hery menemukan bahwa jumlah armada pengangkut sampah terbatas, tidak ada cadangan, bahkan sebagian besar sudah berusia rata-rata 6-10 tahun dengan pemeliharaan minim.
“Ada (pemeliharaan) tetapi minim, kemudian sudah lama tidak diremajakan. Idealnya enam tahun sudah diremajakan, ini masih dipakai. Kemudian juga tidak ada cadangan,” katanya.
Selain itu, Hery menyebut kesejahteraan para petugas pengangkut sampah dan sopir sudah lama tidak berubah. Ada beberapa aspek tata kelola dan proses bisnis persampahan yang tidak terakomodasi dan mungkin terlupakan dibiarkan selama ini.
“Saya telusuri ternyata sudah lama dan berkali-kali diusulkan Dinas Lingkungan Hidup, akan tetapi selalu kalah prioritas oleh program urusan lain yang terkadang bukan pelayanan dasar,” kata Hery.
Hery segera membahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) soal rencana peremajaan armada pengangkut sampah di Kota Bogor, dan solusi jangka menengah di perubahan anggaran 2024 dan panjang yang lebih fundamental, sistemik dan keberlanjutan untuk Wali Kota berikutnya.
“Tidak sekadar business as usual dan crash program solusi sesaat itu saja, ketika masalah muncul tetapi terulang kembali kemudian hari,” ujarnya.
Hery juga mengingatkan bahwa urusan yang diampu oleh pemerintah daerah ada kurang lebih 30 lebih urusan pemerintahan daerah, baik wajib maupun pilihan dan penunjang. Banyak di antaranya merupakan urusan pelayanan dasar yang mungkin tidak populer tapi penting.
“Masalah sampah ini bukan hanya urusan DLH bukan hanya Pemkot, harus melibatkan semua warga dan stakeholders, mungkin ini ke depan yang harus mulai disentuh Pemkot,” ucap Hery.
