Tramsaksi e-katalog Dinilai lebih Murah dan Efisien

Jakarta (Antara Megapolitan) - Pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog dinilai jauh lebih murah, lebih efisien, dan yang paling penting adalah dapat mengurangi resiko yang tidak diinginkan.

"Setiap produk yang masuk e-katalog pasti harganya lebih murah dibandingkan harga pasar," kata Dirut PT Fery Agung Corindotama (Feraco), Ruslim di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pengadaan barang dan jasa melalui transaksi elektronik ini akan menghindari kontak langsung para pihak, sehingga dapat menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Ruslim yang menjadi Ketua Panitia Seminar Indonesia Procurement Outlook 2017 dan 3rd Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE) mengatakan IPFE merupakan event tahunan yang diselenggarakan PT Fery Agung Corindotama (Feraco) bekerjasama dengan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).

Serta didukung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) serta beberapa kementerian dan lembaga terkait yang berlangsung di JIExpo Jakarta, 17-19 April 2017.

Dikatakannya IPFE merupakan implementasi Perpres No 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, implementasi salah satu kebijakan yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yaitu pemanfaatan e-purchasing atau pembelian secara elektronik lewat e-katalog.

"Presiden sendiri mentargetkan satu juta produk barang dapat dibeli melalui sistem e-purchasing,” ungkap Ruslim.
 
Lebih lanjut ia mengatakan inovasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Vendor Management Sistem (VMS) ini mampu memangkas waktu prakualifikasi, evaluasi kualifikasi dan percepatan penyerapan anggaran secta lebih efisien.
 
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyana Amanna mengatakan, perencanaan barang milik daerah harus diatur dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara.
 
Menurut dia perencanaan barang milik Daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ia mengakui, dalam pengadaan barang dan jasa di Pemrpov DKI Jakarta masih cenderung belum terencana dengan baik, sehingga belum menggambarkan kebutuhan riil.