Pemkot Depok nilai BPN perlu transformasi untuk tingkatkan layanan digital

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (ANTARA/Foto: Feru Lantara).

Pada momen ini BPN dapat memperbaiki sistem pertanahan di Indonesia agar lebih baik lagi, dari segi teknologi ataupun kemudahan kepemilikan sertifikat bagi masyarakat.

Depok, Jawa Barat (ANTARA) - Wakil Wali Kota Depok, Jawa Barat, Imam Budi Hartono menilai Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu bertransformasi guna meningkatkan layanan digital terkait data-data pertanahan.

Imam Budi saat peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) ke-63 Tahun 2023, di Depok, Selasa, menyebutkan penerapan teknologi dapat memperbaiki sistem administrasi pertanahan.

"Pada momen ini BPN dapat memperbaiki sistem pertanahan di Indonesia agar lebih baik lagi, dari segi teknologi ataupun kemudahan kepemilikan sertifikat bagi masyarakat," kata Imam Budi Hartono .

Baca juga: Program PTSL di BPN Depok sudah mencapai 50 persen
Baca juga: Pemkot Depok bayar ganti rugi pengadaan tanah pembangunan 'underpas' Rp30 miliar

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menganggap kinerja BPN Depok sudah baik. Bahkan, pihaknya sangat bersyukur selama ini BPN Kota Depok selalu membantu warga yang mendaftarkan tanahnya dan ingin mendapatkan sertifikat.

Selanjutnya, Pemkot Depok terus bersinergi dan bekerja sama dengan BPN Kota Depok. Khususnya untuk menyelesaikan ribuan aset milik Pemkot Depok.

"Ini merupakan program rutin tahunan yang juga dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun ini jumlahnya sudah 200 aset yang disertifikasi. Membanggakan sekali," tuturnya.

Baca juga: Menteri ATR/BPN dukung Depok dalam kasus Pasar Kemirimuka

Sementara itu, Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan mengatakan program sertifikat elektronik untuk saat ini sedang dilakukan uji coba pada aset-aset milik Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, mungkin ke instansi vertikal dan pemerintah daerah, setelah itu ke masyarakat.

"Kalau instansi vertikal dan pemda sudah dimulai sebagian. Kalau untuk masyarakat, kami masih menunggu arahan kementerian pusat," katanya.

"Untuk tahapan atau prosedur sama saja dengan sertifikat biasa, hanya bentuknya saja. Kalau sebelumnya, masyarakat pegang sertifikat yang bentuknya paper, sekarang bentuk fisiknya sudah agak berbeda," ujar Indra.