Pembatalan program konversi kompor gas LPG ke listrik dinilai langkah tepat

Seorang petugas sedang memeriksa tabung gas LPG 3 kg di depot pengisian LPG Pertamina. (ANTARA/Novi Abdi).

Saat ini masyarakat sedang berupaya bangkit menggerakkan kembali roda ekonomi setelah lebih dua tahun dilanda pandemi COVID-19.

Bogor (ANTARA) - Anggota Komite II DPD RI dari DKI Jakarta Fahira Idris menilai keputusan PT PLN (Persero) membatalkan program konversi dari kompor gas LPG 3 kg ke kompor listrik adalah langkah tepat dalam menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19.

"Saat ini masyarakat sedang berupaya bangkit menggerakkan kembali roda ekonomi setelah lebih dua tahun dilanda pandemi COVID-19," kata Fahira melalui keterangannya, Kamis.

Menurut dia, pembatalan program konversi kompor LPG ke kompor listrik adalah sebuah kabar baik untuk publik.

Baca juga: PLN terus fokus evaluasi uji coba konversi kompor LPG ke kompor listrik di dua kota

Dalam situasi seperti saat ini, kata dia, terutama karena dampak pandemi masih sangat terasa dan harga BBM subsidi yang sudah dinaikkan, idealnya Pemerintah tidak mewacanakan apalagi mengambil kebijakan yang ujung-ujungnya memberatkan masyarakat.

"Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan kepada PLN. Keputusan pembatalan program ini sebuah kebijakan tepat dan bijak," katanya.

Anggota Komite II DPD RI yang membidangi energi ini berharap, dengan pembatalan program konversi kompor LPG ke kompor listrik ini, Pemerintah segera merampungkan database penerima gas LPG 3 kg agar tepat sasaran sekaligus memperbaiki manajemen operasional dan pengawasan distribusi dari hulu hingga hilir.

Baca juga: PLN sebut kompor listrik hemat pengeluaran negara Rp27,3 triliun

"Harus ada formulasi baru pola distribusi LPG 3 kg yang idealnya menggunakan pola distribusi tertutup, sehingga terhindar dari berpindahnya pengguna LPG non subsidi ke subsidi," katanya.

Di sisi lain, terkait over supply listrik, menurut Fahira, Pemerintah harus mencari strategi baru agar kelebihan listrik ini diserap maksimal oleh sektor industri dan bisnis, bukan rumah tangga lewat program kompor listrik.

Selain itu, harus segera direalisasikan program penyeimbangan antara daerah yang mengalami surplus tenaga listrik dan daerah yang mengalami defisit listrik di Indonesia agar kelebihan listrik yang terjadi saat ini bisa terserap.