Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengusulkan adanya pembenahan sistem pendidikan menanggapi maraknya kasus kawin kontrak di wilayah Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Perbaiki sistem pendidikan kita, itu salah satu caranya. Soal kebijakan, kita akan kaji dahulu di DPRD, bila memang itu diperlukan kita upayakan," ujarnya kepada ANTARA di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (17/2).
Baca juga: Polisi: Pengembangan kasus kawin kontrak di Puncak Bogor tertunda karena bencana
Menurut Rudy, Kabupaten Bogor perlu melakukan investasi sumber daya manusia (SDM) berupa pendidikan karakter sejak usia dini. Sehingga, di masa mendatang, fenomena kawin kontrak akan tergerus dengan sendirinya.
"Kita harus investasi SDM, jadi tidak hanya tebang lalu tumbuh lagi, harus diperbaiki sistem pendidikan di kita," terang politisi Partai Gerindra itu.
Di samping itu, menurutnya diperlukan peran pemerintah untuk membuka lapangan kerja, karena faktor ekonomi disebut-sebut menjadi salah satu alasan maraknya kasus kawin kontrak di Kabupaten Bogor.
Baca juga: Kawin kontrak modus baru perdagangan orang di Indonesia
"Berarti kan Pemda termasuk saya harus berupaya agar bisa membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya. Tapi kita liat juga pelaku kawin kontrak itu apakah warga Bogor atau bukan, atau pendatang," kata Rudy.
Seperti diketahui, Pemkab Bogor bersama Polres Bogor tengah gencar melakukan penindakan perkara kawin kontrak. Terakhir Polres Bogor mengamankan empat pelaku dan enam korban yang terlibat praktik kawin kontrak di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, pada Desember 2019.
Baca juga: Kawin kontrak kerap dilakukan di enam desa kawasan Puncak Bogor
"Pelaku berinisial ON alias Mami E, IM alias Mami R, BS, dan K. Sedangkan, enam korbannya perempuan dewasa berinisial H, Y, W, SN, IA, dan MR," ucap Kapolres Bogor, AKBP Muhammad Joni.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Perbaiki sistem pendidikan kita, itu salah satu caranya. Soal kebijakan, kita akan kaji dahulu di DPRD, bila memang itu diperlukan kita upayakan," ujarnya kepada ANTARA di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (17/2).
Baca juga: Polisi: Pengembangan kasus kawin kontrak di Puncak Bogor tertunda karena bencana
Menurut Rudy, Kabupaten Bogor perlu melakukan investasi sumber daya manusia (SDM) berupa pendidikan karakter sejak usia dini. Sehingga, di masa mendatang, fenomena kawin kontrak akan tergerus dengan sendirinya.
"Kita harus investasi SDM, jadi tidak hanya tebang lalu tumbuh lagi, harus diperbaiki sistem pendidikan di kita," terang politisi Partai Gerindra itu.
Di samping itu, menurutnya diperlukan peran pemerintah untuk membuka lapangan kerja, karena faktor ekonomi disebut-sebut menjadi salah satu alasan maraknya kasus kawin kontrak di Kabupaten Bogor.
Baca juga: Kawin kontrak modus baru perdagangan orang di Indonesia
"Berarti kan Pemda termasuk saya harus berupaya agar bisa membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya. Tapi kita liat juga pelaku kawin kontrak itu apakah warga Bogor atau bukan, atau pendatang," kata Rudy.
Seperti diketahui, Pemkab Bogor bersama Polres Bogor tengah gencar melakukan penindakan perkara kawin kontrak. Terakhir Polres Bogor mengamankan empat pelaku dan enam korban yang terlibat praktik kawin kontrak di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, pada Desember 2019.
Baca juga: Kawin kontrak kerap dilakukan di enam desa kawasan Puncak Bogor
"Pelaku berinisial ON alias Mami E, IM alias Mami R, BS, dan K. Sedangkan, enam korbannya perempuan dewasa berinisial H, Y, W, SN, IA, dan MR," ucap Kapolres Bogor, AKBP Muhammad Joni.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020