Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendorong eksekutif setempat untuk segera menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini, khususnya dinas teknis yang menjadi mitra kerjanya.
"Ini sudah masuk Bulan Mei namun lelang kegiatan proyek infrastruktur tidak kunjung digelar. Akibatnya, pembangunan di Kabupaten Bekasi menjadi terhenti," kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Kardin di Cikarang, Rabu.
Dia mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi segera melaksanakan pembangunan mengingat masyarakat telah menantikan perbaikan infrastruktur di wilayahnya tersebut.
"Sementara warga nagihnya ke kita, padahal dari eksekutif yang lamban mengeksekusi," katanya.
Aspirasi tersebut telah disampaikan warga dalam bentuk Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat desa maupun kecamatan sejak awal tahun lalu.
"Semua sudah diusulkan saat perencanaan, baik oleh warga melalui Musrenbang desa dan kecamatan, oleh Muspika saat Musrenbang Kabupaten, bahkan lewat pokok pikiran dewan," ucapnya.
Kardin mengaku akan segera melayangkan panggilan kepada dinas tersebut untuk menanyakan terkait belum digelarnya sejumlah proyek besar yang sudah direncanakan akan dibangun tahun ini.
"Kita belum ketahuan apa yang sudah dikerjakan dan progres pekerjaan mereka juga seperti apa. Minggu depan akan kita panggil dinasnya, jadi kalau ada masalah bisa kita selesaikan bersama agar pembangunan tidak terhambat," tandasnya.
Anggota Komisi III DPRD, Uryan Riana meminta pemerintah daerah memrioritaskan pembangunan infrastruktur wilayah utara Kabupaten Bekasi, menyusul tingginya gini ratio (kesenjangan) di wilayah tersebut.
"Di utara, banyak masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Infrastruktur yang layak menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada kesejahteraan penduduk di sana," katanya.
Dirinya menyebut, sejumlah ruas jalan seperti Jalan Pasar Bancong Sukatani, Jalan Kantor Kecamatan Kedungwaringin, Jalan Desa Sumberejo Pebayuran, serta Jalan Babelan kondisinya semakin memprihatinkan. Ditambah minimnya sarana pendidikan dan kesehatan, menambah pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan.
"Percepatan pembangunan infrastruktur sangat penting dan itu merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Dengan pembangunan infrastruktur maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat," tandas dia.(KR-PRA).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Ini sudah masuk Bulan Mei namun lelang kegiatan proyek infrastruktur tidak kunjung digelar. Akibatnya, pembangunan di Kabupaten Bekasi menjadi terhenti," kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Kardin di Cikarang, Rabu.
Dia mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi segera melaksanakan pembangunan mengingat masyarakat telah menantikan perbaikan infrastruktur di wilayahnya tersebut.
"Sementara warga nagihnya ke kita, padahal dari eksekutif yang lamban mengeksekusi," katanya.
Aspirasi tersebut telah disampaikan warga dalam bentuk Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat desa maupun kecamatan sejak awal tahun lalu.
"Semua sudah diusulkan saat perencanaan, baik oleh warga melalui Musrenbang desa dan kecamatan, oleh Muspika saat Musrenbang Kabupaten, bahkan lewat pokok pikiran dewan," ucapnya.
Kardin mengaku akan segera melayangkan panggilan kepada dinas tersebut untuk menanyakan terkait belum digelarnya sejumlah proyek besar yang sudah direncanakan akan dibangun tahun ini.
"Kita belum ketahuan apa yang sudah dikerjakan dan progres pekerjaan mereka juga seperti apa. Minggu depan akan kita panggil dinasnya, jadi kalau ada masalah bisa kita selesaikan bersama agar pembangunan tidak terhambat," tandasnya.
Anggota Komisi III DPRD, Uryan Riana meminta pemerintah daerah memrioritaskan pembangunan infrastruktur wilayah utara Kabupaten Bekasi, menyusul tingginya gini ratio (kesenjangan) di wilayah tersebut.
"Di utara, banyak masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Infrastruktur yang layak menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada kesejahteraan penduduk di sana," katanya.
Dirinya menyebut, sejumlah ruas jalan seperti Jalan Pasar Bancong Sukatani, Jalan Kantor Kecamatan Kedungwaringin, Jalan Desa Sumberejo Pebayuran, serta Jalan Babelan kondisinya semakin memprihatinkan. Ditambah minimnya sarana pendidikan dan kesehatan, menambah pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan.
"Percepatan pembangunan infrastruktur sangat penting dan itu merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Dengan pembangunan infrastruktur maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat," tandas dia.(KR-PRA).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019