Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang prima dan berkualitas.
Hal itu diungkapkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah dalam Rangka PTSP Prima di Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Bandarlampung, Rabu (24/4/2019).
Menurut Pj. Sekdaprov itu, pelayanan tidak hanya bisa mengandalkan berbasis IT semata, tetapi juga harus didukung dengan kelembagaan, kesejahteraan, dan standar pelayanan itu sendiri.
"Dalam mewujudkan PTSP Prima, katanya lebih lanjut, tentu kita harus meningkatkan kualitas pelayanannya, baik dari sistemnya maupun kelembagaannya," jelas Hamartoni pula.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menguatkan kelembagaan PTSP dan diharapkan Kabupaten/Kota juga dapat menguatkan kelembagaan tersebut dengan membangun infrastruktur gedung PTSP.
"Selain menguatkan kelembagaan, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo terus memberikan perhatiannya terhadap kesejahteraan ASN dengan memberikan tambahan penghasilan/insentif guna menunjang kinerja ASN," jelasnya lagi.
Hamartoni selanjutnya berharap melalui rakor ini mampu memaksimalkan dan mewujudkan upaya menyelenggarakan pelayanan perizinan melalui PTSP Prima.
"Melalui rakor ini diharapkan mampu mewujudkan PTSP prima se-Provinsi Lampung," harap Hamartoni pula.
Terkendala dalam komitmen kepala daerah
Sementara itu, perwakilan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Yudia Ramli mengatakan, PTSP dapat berjalan baik jika kelembagaan PTSP dapat diseragamkan dan dibentuk sesuai regulasi.
"Rata-rata dalam pelaksanaan PTSP di Indonesia, semuanya terkendala dalam komitmen kepala daerah. Untuk itu, rakor ini diharapkan mampu mendorong komitmen kepala daerah dan stakeholder dalam mewujudkan PTSP Prima," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, Fauziah menjelaskan, kegiatan rakor tersebut diikuti 75 peserta, terdiri atas Bupati/wali kota Se-Provinsi Lampung, Ketua DPRD Kabupaten/kota, Kepala Dinas dan Biro terkait di lingkup Pemprov Lampung, dan Dinas DPMPTSP Kabupaten/kota.
Rakor itu juga bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas PTSP di Daerah Provinsi Lampung. "Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mampu bermanfaat untuk peningkatan investasi di Provinsi Lampung," harapnya. (RLs/Humas Prov Lampung/ANT-BPJ).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Hal itu diungkapkan oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah dalam Rangka PTSP Prima di Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Bandarlampung, Rabu (24/4/2019).
Menurut Pj. Sekdaprov itu, pelayanan tidak hanya bisa mengandalkan berbasis IT semata, tetapi juga harus didukung dengan kelembagaan, kesejahteraan, dan standar pelayanan itu sendiri.
"Dalam mewujudkan PTSP Prima, katanya lebih lanjut, tentu kita harus meningkatkan kualitas pelayanannya, baik dari sistemnya maupun kelembagaannya," jelas Hamartoni pula.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menguatkan kelembagaan PTSP dan diharapkan Kabupaten/Kota juga dapat menguatkan kelembagaan tersebut dengan membangun infrastruktur gedung PTSP.
"Selain menguatkan kelembagaan, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo terus memberikan perhatiannya terhadap kesejahteraan ASN dengan memberikan tambahan penghasilan/insentif guna menunjang kinerja ASN," jelasnya lagi.
Hamartoni selanjutnya berharap melalui rakor ini mampu memaksimalkan dan mewujudkan upaya menyelenggarakan pelayanan perizinan melalui PTSP Prima.
"Melalui rakor ini diharapkan mampu mewujudkan PTSP prima se-Provinsi Lampung," harap Hamartoni pula.
Terkendala dalam komitmen kepala daerah
Sementara itu, perwakilan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Yudia Ramli mengatakan, PTSP dapat berjalan baik jika kelembagaan PTSP dapat diseragamkan dan dibentuk sesuai regulasi.
"Rata-rata dalam pelaksanaan PTSP di Indonesia, semuanya terkendala dalam komitmen kepala daerah. Untuk itu, rakor ini diharapkan mampu mendorong komitmen kepala daerah dan stakeholder dalam mewujudkan PTSP Prima," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, Fauziah menjelaskan, kegiatan rakor tersebut diikuti 75 peserta, terdiri atas Bupati/wali kota Se-Provinsi Lampung, Ketua DPRD Kabupaten/kota, Kepala Dinas dan Biro terkait di lingkup Pemprov Lampung, dan Dinas DPMPTSP Kabupaten/kota.
Rakor itu juga bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas PTSP di Daerah Provinsi Lampung. "Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mampu bermanfaat untuk peningkatan investasi di Provinsi Lampung," harapnya. (RLs/Humas Prov Lampung/ANT-BPJ).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019