Bogor (Antaranews Megapolitan) - Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat menerima kunjungan delegasi Bangladesh yang melakukan studi banding tentang program kesehatan dan gizi di Kota Bogor, Jumat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Rubaeah mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Sarip Hidayat menyambut kedatangan dua orang perwakilan dari Menteri Pemerintahan Daerah, Pembangunan Pedesaan dan Koperasi Negara Republik Banglades.
Rubaeah memaparkan tentang layanan kesehatan dan gizi di Kota Bogor yang disediakan oleh pemerintah, swasta dan pihak lainnya.
"Pemkot Bogor memiliki visi dan misi yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yaitu, masyarakat Kota Bogor sehat," kata Rubaeah.
Ia mengatakan pemerintah berperan menyediakan layanan kesehatan dan gizi, didukung oleh swasta dan pihak lain yang diawasi, baik melalui pengawasan langsung dan regulasi.
Layanan kesehatan dan gizi di Kota Bogor lanjutnya, didukung dengan regulasi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan (PMK). Regulasi tersebut berupa peraturan daerah dan peraturan wali kota.
Total ada lima regulasi yakni pertama PMK Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang anggaran kesehatan, Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak, Peraturan wali kota Nomor 26 Tahun 2017 tengang pemberian ASI ekslusif, dan Perwali Nomor 48 Tahun 2017 tentang Masyarakat Sehat.
Rubaeah juga memaparkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjamin kesehatan masyarakat Kota Bogor, tercatat ada 255 ribu peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, dan 107 PBI APBD.
"Penduduk yang mempunyai JKN sudah 67 persen atau sebanyak 673.500 dari 1.010.506 penduduk Kota Bogor," kata Rubaeah.
Terkait gizi, lanjut Rubaeah, banyak prorgam yang dijalankan oleh Pemkot Bogor, salah satunya penurunkan angka "stunting" (balita bertumbuh pendek) yang angkanya tahun ini mengalami penurunan signifikan.
"Indikator capaian gizi, balita dengan status gizi kurang sekali 0,31 persen, gizi kurang 7,5 persen dan sangat pendek 0,20 persen," kata Rubaeah.
Pemerintah Banglades tengah mengembangkan sistem layanan kesehatan untuk masyarakat miskin perkotaan dengan melakukan studi banding ke tiga negara yakni Kenya, Mesir, dan Indonesia.
Dua delegasi Banglades yakni Ekramul Hossain, dan Sheker Benerjee, selaku pimpinan tim layanan kesehatan dan gizi. Keduanya mewakili negara untuk menggali informasi tentang sistem layanan kesehatan wilayah perkotaan di Kota Bogor sebagai "best practice".
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Rubaeah mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Sarip Hidayat menyambut kedatangan dua orang perwakilan dari Menteri Pemerintahan Daerah, Pembangunan Pedesaan dan Koperasi Negara Republik Banglades.
Rubaeah memaparkan tentang layanan kesehatan dan gizi di Kota Bogor yang disediakan oleh pemerintah, swasta dan pihak lainnya.
"Pemkot Bogor memiliki visi dan misi yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yaitu, masyarakat Kota Bogor sehat," kata Rubaeah.
Ia mengatakan pemerintah berperan menyediakan layanan kesehatan dan gizi, didukung oleh swasta dan pihak lain yang diawasi, baik melalui pengawasan langsung dan regulasi.
Layanan kesehatan dan gizi di Kota Bogor lanjutnya, didukung dengan regulasi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan (PMK). Regulasi tersebut berupa peraturan daerah dan peraturan wali kota.
Total ada lima regulasi yakni pertama PMK Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang anggaran kesehatan, Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak, Peraturan wali kota Nomor 26 Tahun 2017 tengang pemberian ASI ekslusif, dan Perwali Nomor 48 Tahun 2017 tentang Masyarakat Sehat.
Rubaeah juga memaparkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjamin kesehatan masyarakat Kota Bogor, tercatat ada 255 ribu peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, dan 107 PBI APBD.
"Penduduk yang mempunyai JKN sudah 67 persen atau sebanyak 673.500 dari 1.010.506 penduduk Kota Bogor," kata Rubaeah.
Terkait gizi, lanjut Rubaeah, banyak prorgam yang dijalankan oleh Pemkot Bogor, salah satunya penurunkan angka "stunting" (balita bertumbuh pendek) yang angkanya tahun ini mengalami penurunan signifikan.
"Indikator capaian gizi, balita dengan status gizi kurang sekali 0,31 persen, gizi kurang 7,5 persen dan sangat pendek 0,20 persen," kata Rubaeah.
Pemerintah Banglades tengah mengembangkan sistem layanan kesehatan untuk masyarakat miskin perkotaan dengan melakukan studi banding ke tiga negara yakni Kenya, Mesir, dan Indonesia.
Dua delegasi Banglades yakni Ekramul Hossain, dan Sheker Benerjee, selaku pimpinan tim layanan kesehatan dan gizi. Keduanya mewakili negara untuk menggali informasi tentang sistem layanan kesehatan wilayah perkotaan di Kota Bogor sebagai "best practice".
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018