Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Jawa Barat, melibatkan pos pelayanan terpadu (posyandu) dalam penanggulangan stunting, dengan melakukan upaya pencegahan dan juga penanganannya. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno pada Senin, menyebutkan Kota Bogor memiliki 25 puskesmas dan 31 puskesmas pembantu (pustu) yang sudah menerapkan Integrasi Layanan Primer, juga terdapat 983 posyandu dengan jumlah kader sebanyak 7.791 orang, tersebar di enam kecamatan dan 68 kelurahan.

“Posyandu memiliki peran yang sangat penting dalam upaya percepatan penurunan stunting. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan pelayanan posyandu untuk menciptakan Generasi Emas di Tahun 2045,” kata Retno.

Ia memaparkan, data stunting di Kota Bogor berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada 2023 di angka 18,2 persen. Sedangkan Pemerintah Pusat menetapkan target prevalensi stunting menurun hingga 14 persen pada tahun 2024.  

Ilustrasi-Penanganan stunting di Kota Bogor, Jabar. (Foto Antara/Dinkes Kota Bogor).

Oleh karenanya, kata Retno, posyandu memiliki strategi penanggulangan untuk percepatan penurunan stunting di Kota Bogor, dengan konsep pencegahan pada masa 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).  

Dalam upaya pencegahan stunting, Retno mengatakan, kader posyandu sebagai penyuluh dan penggerak masyarakat melakukan edukasi atau penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).

Selain itu, kata dia, dilakukan edukasi lingkungan sehat dan pencegahan penyakit, melakukan skrining kesehatan, deteksi faktor resiko, menggerakkan sasaran untuk imunisasi serta memantau pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri, calon pengantin, dan ibu hamil.

“Upaya peningkatan pengetahuan masyarakat melalui edukasi juga dapat dilaksanakan oleh kader posyandu bersama petugas kesehatan di kelas Ibu hamil, kelas ibu balita, kelas ASI, atau kelas gizi,” ujarnya.
 

Presiden Jokowi saat meninjau Posyandu di Kota Bogor, Jabar. (Foto Antara/Dinkes Kota Bogor).

Sedangkan dalam upaya penanganan stunting, kader posyandu melakukan rujukan untuk sasaran yang terdeteksi bermasalah gizi ke tenaga kesehatan.

“Kemudian pemantauan berkala pada sasaran bermasalah gizi, mendistribusikan serta memantau Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil bermasalah gizi,” ucapnya.

Dalam penanggulangan stunting, Retno menyebut, posyandu melaksanakan pelayanan rutin setiap bulan pada Hari Buka Posyandu dengan lima langkah kegiatan, untuk sasaran ibu hamil, balita, remaja dan calon pengantin.

Lima langkah itu meliputi pendaftaran, penimbangan berat badan, pengukuran panjang atau tinggi badan, lingkar lengan atas, dan pengukuran tekanan darah. Lalu dilakukan pencatatan hasil pengukuran untuk mengetahui status gizi dan kesehatan sasaran.

Presiden Jokowi saat meninjau Posyandu di Kota Bogor, Jabar. (Foto Antara/Dinkes Kota Bogor)

“Langkah keempat dilakukan pelayanan kesehatan dan validasi sasaran bermasalah gizi oleh tenaga kesehatan. Kemudian langkah kelima dilakukan penyuluhan atau edukasi seperti tentang konsumsi gizi seimbang, ASI, MPASI, dan lainnya,” jelas Retno.

Di Kota Bogor, kata Retno, posyandu juga melaksanakan dua langkah tambahan yang dapat dilakukan baik di Hari Buka Posyandu maupun diluar Hari Buka Posyandu.

Antara lain; pencegahan stunting dengan intervensi sensitif oleh sektor di luar kesehatan, dan layanan ketahanan keluarga. Diluar Hari Buka Posyandu, kader juga melakukan pelayanan kepada sasaran melalui kegiatan kunjungan rumah.

“Kunjungan rumah dilakukan untuk memantau status kesehatan secara menyeluruh, serta sebagai salah satu upaya agar mendapat gambaran status kesehatan masyarakat secara utuh di wilayahnya,” kata Retno. 

Pewarta: Shabrina Zakaria

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024