Bekasi (Antara Megapolitan) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, menginstruksikan pemangkasan kegiatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusul adanya defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2017 hingga Rp122 miliar.
"Kondisi ini terungkap berdasarkan hasil evaluasi APBD dalam rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) APBD Perubahan 2017," kata Kepala Bappeda Kota Bekasi Koswara Hanafi di Bekasi, Senin.
Dalam kegiatan itu, Koswara menginstruksikan OPD untuk mengevaluasi kembali kegiatannya dengan menghapus mata anggaran yang sekiranya tidak penting serta belum terkait langsung dengan kepentingan masyarakat.
"Total pendapatan memang bertambah Rp87 miliar, tapi belanja masih nambah banyak, hingga masih ada defisit Rp122 mgiliar. Ini yang harus dibahas sekarang. Ini harus dirasionalisasi, program mana yang bisa dikurangi supaya tidak defisit," katanya.
Dia mengatakan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya defisit dalam APBD tersebut, utamanya adalah koreksi terhadap perolehan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).
"Yang paling utama koreksi silpa 2017. Karena itu selisihnya besar, dari Rp800 Miliar menjadi Rp500 Miliar. Itu pengaruhnya ke semua program. Kita semua harus mengevaluasi lagi beberapa program yang ada di OPD," katanya.
Koswara mengatakan, faktor lainnya yang juga memicu defisit adalah besaran tunjangan yang belum dihitung tuntas selama satu tahun anggaran di 2017.
Ia mencontohkan, salah satunya adalah insentif RT-RW yang hingga kini baru dihitung selama 9 bulan.
"Tunjangan kinerja juga baru dihitung 8 bulan dan itu masih kurang. Alokasi itu yang harus dilakukan penambahan," katanya.
Koswara menambahkan, nilai defisit pada APBD ini belum ada kaitannya dengan pemangkasan dana dari pemerintah pusat seperti yang dialami beberapa kota lainnya.
"Kalau sekarang belum ada kaitan pemangkasan dana pusat dengan defisit. Ini masih APBD saja. Tapi kalau Menteri Keuangan bikin keputusan dipotong, ya berarti potong lagi seperti tahun kemarin. Makanya ini dibahas supaya tidak menimbulkan gejolak," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Kondisi ini terungkap berdasarkan hasil evaluasi APBD dalam rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) APBD Perubahan 2017," kata Kepala Bappeda Kota Bekasi Koswara Hanafi di Bekasi, Senin.
Dalam kegiatan itu, Koswara menginstruksikan OPD untuk mengevaluasi kembali kegiatannya dengan menghapus mata anggaran yang sekiranya tidak penting serta belum terkait langsung dengan kepentingan masyarakat.
"Total pendapatan memang bertambah Rp87 miliar, tapi belanja masih nambah banyak, hingga masih ada defisit Rp122 mgiliar. Ini yang harus dibahas sekarang. Ini harus dirasionalisasi, program mana yang bisa dikurangi supaya tidak defisit," katanya.
Dia mengatakan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya defisit dalam APBD tersebut, utamanya adalah koreksi terhadap perolehan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).
"Yang paling utama koreksi silpa 2017. Karena itu selisihnya besar, dari Rp800 Miliar menjadi Rp500 Miliar. Itu pengaruhnya ke semua program. Kita semua harus mengevaluasi lagi beberapa program yang ada di OPD," katanya.
Koswara mengatakan, faktor lainnya yang juga memicu defisit adalah besaran tunjangan yang belum dihitung tuntas selama satu tahun anggaran di 2017.
Ia mencontohkan, salah satunya adalah insentif RT-RW yang hingga kini baru dihitung selama 9 bulan.
"Tunjangan kinerja juga baru dihitung 8 bulan dan itu masih kurang. Alokasi itu yang harus dilakukan penambahan," katanya.
Koswara menambahkan, nilai defisit pada APBD ini belum ada kaitannya dengan pemangkasan dana dari pemerintah pusat seperti yang dialami beberapa kota lainnya.
"Kalau sekarang belum ada kaitan pemangkasan dana pusat dengan defisit. Ini masih APBD saja. Tapi kalau Menteri Keuangan bikin keputusan dipotong, ya berarti potong lagi seperti tahun kemarin. Makanya ini dibahas supaya tidak menimbulkan gejolak," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017