Para pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyepakati pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terbebas dari pungutan liar atau pungli dan berjalan secara profesional.
Komitmen bersama itu dituangkan dalam bentuk tanda tangan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bogor, serta para pimpinan organisasi kepemudaan dan profesi di Cibinong, Kamis.
Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu sebagai inisiator mengungkapkan komitmen bersama ini agar proses PPDB pada tingkat PAUD, SD, dan SMP, lebih transparan dan bebas dari intervensi.
“Mari kita kawal bersama ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan PPDB tahun 2024 di Kabupaten Bogor, bisa lebih baik," katanya.
Menurut dia, dengan telah disepakatinya PPDB tanpa praktik titip-menitip, maka proses penerimaan siswa di sekolah harus sesuai ketentuan yang ada.
Asmawa meminta masyarakat melapor ke Pemerintah Kabupaten Bogor melalui pusat pengaduan di Sekretariat Daerah jika mengetahui adanya kecurangan dalam pelaksanaan PPDB.
"Posko pengaduannya ada di command center, help desk namanya," kata Asmawa.
Selain itu, infrastruktur penunjang pelaksanaan PPDB juga sudah tersedia dengan sejumlah perbaikan, mengingat hal tersebut berlangsung setiap tahun.
"Prinsip infrastruktur harus sudah tersedia, memadai, ini bukan baru pertama kali, dilaksanakan berulang setiap tahun harusnya kalau ada kekurangan tentu sudah ada perbaikan," ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal di tempat yang sama menyebutkan PPDB merupakan agenda rutin tahunan, dalam pelaksanaannya terintegrasi dengan aturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
"Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan yang adil dan merata di Kabupaten Bogor,” kata Bambang.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Komitmen bersama itu dituangkan dalam bentuk tanda tangan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bogor, serta para pimpinan organisasi kepemudaan dan profesi di Cibinong, Kamis.
Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu sebagai inisiator mengungkapkan komitmen bersama ini agar proses PPDB pada tingkat PAUD, SD, dan SMP, lebih transparan dan bebas dari intervensi.
“Mari kita kawal bersama ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan PPDB tahun 2024 di Kabupaten Bogor, bisa lebih baik," katanya.
Menurut dia, dengan telah disepakatinya PPDB tanpa praktik titip-menitip, maka proses penerimaan siswa di sekolah harus sesuai ketentuan yang ada.
Asmawa meminta masyarakat melapor ke Pemerintah Kabupaten Bogor melalui pusat pengaduan di Sekretariat Daerah jika mengetahui adanya kecurangan dalam pelaksanaan PPDB.
"Posko pengaduannya ada di command center, help desk namanya," kata Asmawa.
Selain itu, infrastruktur penunjang pelaksanaan PPDB juga sudah tersedia dengan sejumlah perbaikan, mengingat hal tersebut berlangsung setiap tahun.
"Prinsip infrastruktur harus sudah tersedia, memadai, ini bukan baru pertama kali, dilaksanakan berulang setiap tahun harusnya kalau ada kekurangan tentu sudah ada perbaikan," ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal di tempat yang sama menyebutkan PPDB merupakan agenda rutin tahunan, dalam pelaksanaannya terintegrasi dengan aturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
"Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan yang adil dan merata di Kabupaten Bogor,” kata Bambang.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024