Realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Bogor, Jawa Barat, hingga pertengahan Mei 2024 mencapai Rp2,39 triliun atau 21,5 persen dari total Rp11,13 triliun.
Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu, di Cibinong, Selasa, menilai realisasi anggaran belanja daerah tersebut terbilang minim mengingat saat ini sudah mendekati pertengahan tahun.
"Tentu kalau kita menggunakan teori Kurva S, maka harusnya penyerapan hari ini minimal ada di angka 35-40 persen, tapi faktanya masih di bawah. Maka dari itu kita perlu percepatan, itu intinya," kata Asmawa.
Menurut dia, masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bogor yang lambat dalam menyerap anggaran. Ia mengaku mengevaluasi pegawai OPD tersebut mulai dari tingkat kepala OPD, pengawas, hingga pejabat administrator.
Baca juga: Serapan APBD Kabupaten Bogor capai 71,86 persen
Asmawa mengaku tak segan untuk memberikan sanksi kepada pegawai yang lalai dalam menjalankan fungsinya untuk pembangunan daerah.
"Tugas kita adalah membina, tapi kalau tidak bisa dibina ya kita binasakan, itu halal hukumnya, karena tidak mungkin kita biarkan. Ini sudah dianggarkan tapi tidak dilaksanakan kasian, kasian masyarakat Kabupaten Bogor," katanya pula.
Ia juga mengaku tidak senang jika terdapat uang belum terpakai, karena menurut dia, dana itu bisa langsung dimanfaatkan untuk pembangunan yang sudah dianggarkan.
"Uang masih ada di dompet tapi tidak digunakan kan mubazir, harusnya bermanfaat. Saya orang yang tidak senang ada uang di kas daerah, harusnya bisa dimanfaatkan," ujarnya lagi.
Baca juga: Pemkab Bogor: Realisasi anggaran Samisade 2022 capai 99 persen
Asmawa menekankan serapan anggaran yang maksimal juga harus diimbangi dengan output yang jelas dan bermanfaat.
"Program kegiatan di sana sudah jelas untuk kemasyarakatan umat, untuk kesejahteraan masyarakat. Indikator pada saat saya akan melakukan evaluasi kinerja OPD adalah instrumen utamanya bagaimana penyerapan anggaran," kata Asmawa.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Mely Kamelia memaparkan sejumlah OPD yang lamban menyerap anggaran, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Kemudian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Baca juga: Pemkab Bogor optimis serap anggaran APBD 2022 secara maksimal hingga akhir tahun
Di samping itu, sejumlah OPD dengan serapan anggaran tertinggi, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Lalu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun), serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu, di Cibinong, Selasa, menilai realisasi anggaran belanja daerah tersebut terbilang minim mengingat saat ini sudah mendekati pertengahan tahun.
"Tentu kalau kita menggunakan teori Kurva S, maka harusnya penyerapan hari ini minimal ada di angka 35-40 persen, tapi faktanya masih di bawah. Maka dari itu kita perlu percepatan, itu intinya," kata Asmawa.
Menurut dia, masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bogor yang lambat dalam menyerap anggaran. Ia mengaku mengevaluasi pegawai OPD tersebut mulai dari tingkat kepala OPD, pengawas, hingga pejabat administrator.
Baca juga: Serapan APBD Kabupaten Bogor capai 71,86 persen
Asmawa mengaku tak segan untuk memberikan sanksi kepada pegawai yang lalai dalam menjalankan fungsinya untuk pembangunan daerah.
"Tugas kita adalah membina, tapi kalau tidak bisa dibina ya kita binasakan, itu halal hukumnya, karena tidak mungkin kita biarkan. Ini sudah dianggarkan tapi tidak dilaksanakan kasian, kasian masyarakat Kabupaten Bogor," katanya pula.
Ia juga mengaku tidak senang jika terdapat uang belum terpakai, karena menurut dia, dana itu bisa langsung dimanfaatkan untuk pembangunan yang sudah dianggarkan.
"Uang masih ada di dompet tapi tidak digunakan kan mubazir, harusnya bermanfaat. Saya orang yang tidak senang ada uang di kas daerah, harusnya bisa dimanfaatkan," ujarnya lagi.
Baca juga: Pemkab Bogor: Realisasi anggaran Samisade 2022 capai 99 persen
Asmawa menekankan serapan anggaran yang maksimal juga harus diimbangi dengan output yang jelas dan bermanfaat.
"Program kegiatan di sana sudah jelas untuk kemasyarakatan umat, untuk kesejahteraan masyarakat. Indikator pada saat saya akan melakukan evaluasi kinerja OPD adalah instrumen utamanya bagaimana penyerapan anggaran," kata Asmawa.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Mely Kamelia memaparkan sejumlah OPD yang lamban menyerap anggaran, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Kemudian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Baca juga: Pemkab Bogor optimis serap anggaran APBD 2022 secara maksimal hingga akhir tahun
Di samping itu, sejumlah OPD dengan serapan anggaran tertinggi, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Lalu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun), serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024