Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Jawa Barat, Asmawa Tosepu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi pelayanan publik pada hari pertama kerja usai libur Lebaran 2024.
Asmawa didampingi beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengunjungi empat lokasi pada Selasa yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), serta dua layanan kesehatan yakni Puskesmas Cibinong dan Cimandala.
Ia menyebutkan hasil peninjauan menunjukkan tingkat kehadiran petugas pada beberapa OPD yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di atas 95 persen.
Baca juga: Pj. Bupati Bogor terbitkan surat edaran wajib hadiri apel bersama usai libur
"Tingkat kehadiran petugas itu di atas 95 persen, bahkan di Bappenda itu di atas 99 persen kecuali yang cuti dua orang. Di Puskesmas Cibinong tadi 100 persen. Kemudian di Disdukcapil juga di atas 95 persen," ungkapnya.
Asmawa menyebutkan kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik berjalan baik meski dalam situasi pasca-libur Lebaran.
"Ini bagian dari langkah kami untuk memastikan bahwa pelayanan di Kabupaten Bogor walaupun memang dalam suasana pasca-libur Lebaran," kata Asmawa.
Baca juga: Pj Bupati pastikan arus milir dan aktivitas wisata di Bogor berjalan lancar
Ia mengatur pengoptimalan layanan publik usai libur Lebaran melalui Surat Edaran (SE) Bupati Bogor Nomor 100.3.4.2/188 - BKPSDM tentang Penyesuaian Sistem Kinerja Pegawai ASN di lingkup Pemkab Bogor setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
SE tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Mentei PANRB Nomor 1 tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama.
Penyesuaian sistem kerja ASN Pemkab Bogor dilakukan melalui kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (Work From Home/WFH) dengan cara membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO) dengan memperhatikan ketentuan persentase jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan.
Baca juga: Pj Bupati Bogor asesmen rumah yang rusak terdampak ledakan gudang amunisi
Asmawa mengungkapkan untuk layanan administrasi pemerintahan seperti perumusan kebijakan, penelitian, perencanaan, analisis, monitoring, evaluasi, keuangan, kepegawaian dan layanan dukungan pimpinan seperti kesekretariatan, keprotokolan, kehumasan, dan lainnya, persentase jumlah pegawai WFH paling banyak sebesar 50 persen dan jumlah pegawai WFO menyesuaikan.
Sedangkan untuk layanan masyarakat seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, logistik, transportasi dan distribusi, konstruksi, utilitas dasar, pendidikan, pendapatan, kependudukan dan catatan sipil 100 persen pegawainya melakukan WFO.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024
Asmawa didampingi beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengunjungi empat lokasi pada Selasa yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), serta dua layanan kesehatan yakni Puskesmas Cibinong dan Cimandala.
Ia menyebutkan hasil peninjauan menunjukkan tingkat kehadiran petugas pada beberapa OPD yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di atas 95 persen.
Baca juga: Pj. Bupati Bogor terbitkan surat edaran wajib hadiri apel bersama usai libur
"Tingkat kehadiran petugas itu di atas 95 persen, bahkan di Bappenda itu di atas 99 persen kecuali yang cuti dua orang. Di Puskesmas Cibinong tadi 100 persen. Kemudian di Disdukcapil juga di atas 95 persen," ungkapnya.
Asmawa menyebutkan kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik berjalan baik meski dalam situasi pasca-libur Lebaran.
"Ini bagian dari langkah kami untuk memastikan bahwa pelayanan di Kabupaten Bogor walaupun memang dalam suasana pasca-libur Lebaran," kata Asmawa.
Baca juga: Pj Bupati pastikan arus milir dan aktivitas wisata di Bogor berjalan lancar
Ia mengatur pengoptimalan layanan publik usai libur Lebaran melalui Surat Edaran (SE) Bupati Bogor Nomor 100.3.4.2/188 - BKPSDM tentang Penyesuaian Sistem Kinerja Pegawai ASN di lingkup Pemkab Bogor setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
SE tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Mentei PANRB Nomor 1 tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama.
Penyesuaian sistem kerja ASN Pemkab Bogor dilakukan melalui kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (Work From Home/WFH) dengan cara membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO) dengan memperhatikan ketentuan persentase jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan.
Baca juga: Pj Bupati Bogor asesmen rumah yang rusak terdampak ledakan gudang amunisi
Asmawa mengungkapkan untuk layanan administrasi pemerintahan seperti perumusan kebijakan, penelitian, perencanaan, analisis, monitoring, evaluasi, keuangan, kepegawaian dan layanan dukungan pimpinan seperti kesekretariatan, keprotokolan, kehumasan, dan lainnya, persentase jumlah pegawai WFH paling banyak sebesar 50 persen dan jumlah pegawai WFO menyesuaikan.
Sedangkan untuk layanan masyarakat seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, logistik, transportasi dan distribusi, konstruksi, utilitas dasar, pendidikan, pendapatan, kependudukan dan catatan sipil 100 persen pegawainya melakukan WFO.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024