Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyerukan kepada para ulama di daerahnya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terprovokasi politik identitas pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Adanya eksploitasi politik identitas bisa membuat polarisasi di tengah-tengah masyarakat," ungkap Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI Kabupaten Bogor Dr Aep Saepudin Muhtar dalam kegiatan Pembinaan MUI Kecamatan di Bojonggede, Bogor, Kamis.
Ia pun meminta ulama-ulama di Kabupaten Bogor untuk rutin memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari eksploitasi politik identitas melalui ceramah-ceramah ataupun kajian di majelis.
Baca juga: Gus Udin tekankan pentingnya peran ulama dalam kebijakan publik
Baca juga: MUI Bogor kembali gelar program PKU untuk lahirkan ulama berkualitas
Pria yang akrab disapa Gus Udin itu menjelaskan bahwa polarisasi akibat dari eksploitasi politik identitas akan berdampak pada disintegrasi atau memecah belah keutuhan bangsa.
"Hal ini terlihat pada kedua kontestan pada Pilpres 2019 lalu, keduanya menggunakan politik identitas sebagai bagian gerakan populisme Islam untuk menarik simpati dan meningkatkan elektabilitas," kata peraih gelar doktor bidang ilmu politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Gus Udin menyebutkan bahwa gerakan populisme Islam sering digunakan dalam kontestasi politik baik ditingkat nasional maupun lokal yang tumbuh berkembang menjadi gerakan asimetris lintas kelas dan mengatasnamakan umat Islam.
Baca juga: MUI Bogor gelar ijtima ulama bahas Pesantren Al Zaytun
Namun, menurut Dosen Universitas Djuanda (Unida) Bogor itu anggapan gerakan populisme Islam sebagai ancaman semata atau bersifat destruktif terhadap demokrasi Indonesia merupakan pandangan yang kurang tepat.
Populisme Islam, kata dia, harus pula dipandang sebagai gerakan konstruktif karena hal tersebut sebagai bentuk tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan penduduk mayoritas.
Gus Udin berharap, polarisasi yang terjadi di Pilpres 2019 tak terulang pada pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tahun depan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Adanya eksploitasi politik identitas bisa membuat polarisasi di tengah-tengah masyarakat," ungkap Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI Kabupaten Bogor Dr Aep Saepudin Muhtar dalam kegiatan Pembinaan MUI Kecamatan di Bojonggede, Bogor, Kamis.
Ia pun meminta ulama-ulama di Kabupaten Bogor untuk rutin memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari eksploitasi politik identitas melalui ceramah-ceramah ataupun kajian di majelis.
Baca juga: Gus Udin tekankan pentingnya peran ulama dalam kebijakan publik
Baca juga: MUI Bogor kembali gelar program PKU untuk lahirkan ulama berkualitas
Pria yang akrab disapa Gus Udin itu menjelaskan bahwa polarisasi akibat dari eksploitasi politik identitas akan berdampak pada disintegrasi atau memecah belah keutuhan bangsa.
"Hal ini terlihat pada kedua kontestan pada Pilpres 2019 lalu, keduanya menggunakan politik identitas sebagai bagian gerakan populisme Islam untuk menarik simpati dan meningkatkan elektabilitas," kata peraih gelar doktor bidang ilmu politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Gus Udin menyebutkan bahwa gerakan populisme Islam sering digunakan dalam kontestasi politik baik ditingkat nasional maupun lokal yang tumbuh berkembang menjadi gerakan asimetris lintas kelas dan mengatasnamakan umat Islam.
Baca juga: MUI Bogor gelar ijtima ulama bahas Pesantren Al Zaytun
Namun, menurut Dosen Universitas Djuanda (Unida) Bogor itu anggapan gerakan populisme Islam sebagai ancaman semata atau bersifat destruktif terhadap demokrasi Indonesia merupakan pandangan yang kurang tepat.
Populisme Islam, kata dia, harus pula dipandang sebagai gerakan konstruktif karena hal tersebut sebagai bentuk tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan penduduk mayoritas.
Gus Udin berharap, polarisasi yang terjadi di Pilpres 2019 tak terulang pada pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tahun depan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023