Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memprioritaskan penerimaan siswa baru sekolah negeri bagi warga miskin sebagai upaya menyiasati problematika sektor pendidikan khususnya ketersediaan ruang kelas.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan implementasi strategi tersebut dalam rangka kehadiran pemerintah untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan sesuai kemampuan.
"Oleh karena itu, kita harus melibatkan partisipasi masyarakat dan sekolah-sekolah swasta. Jadi tidak harus memaksakan diri semua harus ditampung di sekolah negeri, karena pada kenyataannya tidak akan pernah sanggup," katanya di Cikarang, Kamis.
Baca juga: Bupati Bekasi lakukan peninjauan pembangunan tiga sekolah
Baca juga: Pemkab Bekasi gandeng Google Indonesia akselerasi program digitalisasi sekolah
Dia menilai langkah ini tepat untuk mengatasi ketersediaan bangunan sekolah sekaligus keterbatasan tenaga pengajar yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Begitu kita tambah kelas, artinya harus tambah guru juga. Sedangkan guru kewenangannya PNS itu ada di pusat dan terbukti hampir semua sekolah ini sekarang lebih banyak honorer daripada PNS-nya," ucapnya.
Pihaknya berupaya meningkatkan literasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa sekolah negeri diprioritaskan kepada masyarakat miskin karena itu semua ditanggung oleh Negara, sementara warga lebih mampu dapat memilih sekolah-sekolah swasta.
Baca juga: Bupati Bekasi beri wawasan kebangsaan peserta pendidikan kader ulama
"Sekolah-sekolah swasta juga kita fasilitasi dan kita awasi dari sisi mutu dan beban biaya pendidikan sehingga nanti semua merata. Kalau kita baca undang-undang pendidikan ini bukan hanya kewajiban pemerintah, masyarakat terutama keluarga, orang tua punya kewajiban yang sama untuk pendidikan anak-anaknya," ucapnya.
Dani juga menjelaskan guna mencapai langkah strategis tersebut, pihaknya melakukan sosialisasi pada tahapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang akan menyaring orang tua tidak mampu dengan lebih mampu.
"Memang merubah mindset (pola pikir) bukan hal yang mudah, tetapi harus kita lakukan agar proses pendidikan yang berkeadilan ini bisa tercapai di Negara kita, terutama di Kabupaten Bekasi," kata dia.(KR-PRA).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023