Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat menyetujui rancangan alokasi anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) sebesar Rp634 miliar, termasuk untuk pembangunan dua sekolah menengah pertama negeri (SMPN) baru pada tahun 2024.
Pemerintah Kota Bogor telah mengajukan anggaran tersebut dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024 melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor kepada DRPD Kota Bogor.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri usai rapat pembahasan KUA PPAS 2024 di gedung dewan setempat, Rabu mengatakan anggota dewan
sepakat menyetujui anggaran sebesar Rp634 miliar yang diajukan oleh Disdik Kota Bogor.
Baca juga: Gelar raker dengan Disdik Kota Bogor, Komisi IV minta wisuda ditiadakan
Pembangunan sekolah baru juga merupakan salah satu usulan DPRD untuk mengatasi polemik kecurangan penerimaan peserta didik baru (PPDB), sehingga jarak sekolah dengan tempat tinggal semakin terjangkau calon siswa. Ke depan pembangunan sekolah baru juga diusulkan kembali ditambah di wilayan blank spot atau titik yang belum ada SMP.
"Alhamdulillah perjuangan DPRD Kota Bogor dan khususnya komisi IV untuk adanya penambahan unit sekolah baru bisa direalisasikan di tahun depan dan berdasarkan data yang disampaikan oleh pak kadis lokasinya di Bogor Utara dan Bogor Timur," ujarnya.
Dalam KUA-PPAS 2024, anggaran yang disiapkan Disdik Kota Bogor untuk membangun dua unit SMPN baru sebesar Rp33 miliar. Hal ini menurut Akhmad Saepul menjadi sinyal bagus untuk penyelesaian akar persoalan dari permasalahan PPDB di tahun ini.
"Semoga dengan adanya penambahan unit sekolah baru bisa menjawab persoalan PPDB yang kemarin sempat ramai. Kami dari Komisi IV tentunya akan mengawasi pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun ini," katanya.
Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor gelar raker dengan Disdik, pastikan PPDB tak timbulkan polemik
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sebelumnya menyatakan telah menugaskan Dinas Pendidikan untuk merinci kebutuhan anggaran untuk pembangunan SMPN dan renovasi SDN yang diperlukan untuk dikoordinasikan dengan Kemendikbudristek dan Dinas PUPR serta pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kabid Sarpras Disdik Kota Bogor Sultodi Mahbub menerangkan bahwa dari 210 SD negeri yang ada sekitar 70 persen sudah memerlukan renovasi karena memiliki konstruksi yang sudah lama.
Menurut Sultodi, jumlah SMP negeri dengan SD negeri sangat jauh perbandingannya sehingga tidak bisa menampung cukup siswa lulusan SD negeri.
Dinas Pendidikan, kata dia, akan memanfaatkan anggaran Rp30 miliar untuk membangun dua SMPN baru, yakni di area SDN Duta Pakuan, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur dan di area SDN Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, karena memiliki lahan di atas setengah hektare.
Baca juga: DPRD Kota Bogor minta pemkot prioritaskan anggaran perbaikan 200 sekolah
Anggaran tersebut sudah dengan biaya renovasi kedua SD tersebut untuk penambahan kelas atau rombongan belajar menjadi dua lantai.
Sultodi menjelaskan, pembangunan SMPN di area SDN saat ini karena lahan Pemerintah Kota Bogor yang terbatas, sehingga harus memanfaatkan lahan yang ada.
Akhmad Saepul menambahkan, selain pembangunan sekolah baru, Disdik Kota Bogor agar memastikan anggaran program pembangunan ruang kelas baru untuk tingkat SD sebesar Rp26,5 miliar dan program rehabilitasi sedang atau berat untuk ruang kelas SD sebesar Rp59 miliar bisa terlaksana.
Di sisi lain, Sekretaris Komisi IV, Devie Sultani menyampaikan dorongan dan dukungan DPRD untuk perbaikan sektor pendidikan, berlandaskan hasil sidak yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor ke SMPN 20 dan ke SD Panaragan Kidul di awal tahun ini.
"Dengan dukungan anggaran dan pengawasan yang kami lakukan. Kami harap jajaran Dinas Pendidikan bisa merealisasikan semua program ini di tahun depan dan terus bersinergi demi kebaikan dunia pendidikan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Pemerintah Kota Bogor telah mengajukan anggaran tersebut dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024 melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor kepada DRPD Kota Bogor.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri usai rapat pembahasan KUA PPAS 2024 di gedung dewan setempat, Rabu mengatakan anggota dewan
sepakat menyetujui anggaran sebesar Rp634 miliar yang diajukan oleh Disdik Kota Bogor.
Baca juga: Gelar raker dengan Disdik Kota Bogor, Komisi IV minta wisuda ditiadakan
Pembangunan sekolah baru juga merupakan salah satu usulan DPRD untuk mengatasi polemik kecurangan penerimaan peserta didik baru (PPDB), sehingga jarak sekolah dengan tempat tinggal semakin terjangkau calon siswa. Ke depan pembangunan sekolah baru juga diusulkan kembali ditambah di wilayan blank spot atau titik yang belum ada SMP.
"Alhamdulillah perjuangan DPRD Kota Bogor dan khususnya komisi IV untuk adanya penambahan unit sekolah baru bisa direalisasikan di tahun depan dan berdasarkan data yang disampaikan oleh pak kadis lokasinya di Bogor Utara dan Bogor Timur," ujarnya.
Dalam KUA-PPAS 2024, anggaran yang disiapkan Disdik Kota Bogor untuk membangun dua unit SMPN baru sebesar Rp33 miliar. Hal ini menurut Akhmad Saepul menjadi sinyal bagus untuk penyelesaian akar persoalan dari permasalahan PPDB di tahun ini.
"Semoga dengan adanya penambahan unit sekolah baru bisa menjawab persoalan PPDB yang kemarin sempat ramai. Kami dari Komisi IV tentunya akan mengawasi pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun ini," katanya.
Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor gelar raker dengan Disdik, pastikan PPDB tak timbulkan polemik
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sebelumnya menyatakan telah menugaskan Dinas Pendidikan untuk merinci kebutuhan anggaran untuk pembangunan SMPN dan renovasi SDN yang diperlukan untuk dikoordinasikan dengan Kemendikbudristek dan Dinas PUPR serta pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kabid Sarpras Disdik Kota Bogor Sultodi Mahbub menerangkan bahwa dari 210 SD negeri yang ada sekitar 70 persen sudah memerlukan renovasi karena memiliki konstruksi yang sudah lama.
Menurut Sultodi, jumlah SMP negeri dengan SD negeri sangat jauh perbandingannya sehingga tidak bisa menampung cukup siswa lulusan SD negeri.
Dinas Pendidikan, kata dia, akan memanfaatkan anggaran Rp30 miliar untuk membangun dua SMPN baru, yakni di area SDN Duta Pakuan, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur dan di area SDN Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, karena memiliki lahan di atas setengah hektare.
Baca juga: DPRD Kota Bogor minta pemkot prioritaskan anggaran perbaikan 200 sekolah
Anggaran tersebut sudah dengan biaya renovasi kedua SD tersebut untuk penambahan kelas atau rombongan belajar menjadi dua lantai.
Sultodi menjelaskan, pembangunan SMPN di area SDN saat ini karena lahan Pemerintah Kota Bogor yang terbatas, sehingga harus memanfaatkan lahan yang ada.
Akhmad Saepul menambahkan, selain pembangunan sekolah baru, Disdik Kota Bogor agar memastikan anggaran program pembangunan ruang kelas baru untuk tingkat SD sebesar Rp26,5 miliar dan program rehabilitasi sedang atau berat untuk ruang kelas SD sebesar Rp59 miliar bisa terlaksana.
Di sisi lain, Sekretaris Komisi IV, Devie Sultani menyampaikan dorongan dan dukungan DPRD untuk perbaikan sektor pendidikan, berlandaskan hasil sidak yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor ke SMPN 20 dan ke SD Panaragan Kidul di awal tahun ini.
"Dengan dukungan anggaran dan pengawasan yang kami lakukan. Kami harap jajaran Dinas Pendidikan bisa merealisasikan semua program ini di tahun depan dan terus bersinergi demi kebaikan dunia pendidikan," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023