Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat, menyiapkan rekomendasi resmi dalam mengatasi polemik kecurangan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di daerahnya kepada pemerintah setempat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P. Sultani, usai rapat kerja dengan tim khusus verifikasi PPDB setempat, Senin menyatakan dalam waktu dekat ini DPRD Kota Bogor rekomendasi bertujuan agar tidak ada lagi polemik yang akan terjadi di tahun mendatang.
"Harusnya kan ini tidak terjadi berulang-ulang. Makanya kami akan mengeluarkan rekomendasi untuk Pemerintah Kota Bogor agar tidak hanya bereaksi tapi juga memiliki perencanaan penanggulangan konflik," jelas Devie.
Baca juga: Bima Arya: Calon siswa terbukti manipulasi data KK harus siap didiskualifikasi
Devie menyampaikan bahwa jumlah sekolah di Kota Bogor yang masih kurang menjadi hulu persoalan kecurangan PPDB.
DPRD Kota Bogor, kata dia, sejak 2019 sudah mendorong kepada Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan pembangunan unit sekolah baru, namun belum ada juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Bogor yang menuju ke sana.
Sementara, pembangunan sekolah satu atap di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Saeral yang hingga saat ini belum rampung, dinilai oleh Devie belum menjawab kebutuhan unit sekolah baru di Kota Bogor.
"Kalau kita mau mendukung sistem zonasi, maka perlu adanya jumlah sekolah yang memadai. Maka harusnya ini kan dipetakan kebutuhan-nya di tingkat kecamatan dan kelurahan," ucapnya.
Baca juga: Terima laporan kecurangan PPDB, Komisi IV akan lakukan investigasi
Menurut dia, perlu ada keberpihakan anggaran untuk membangun infrastruktur sekolah yang selama hampir 10 tahun ini belum ada sekolah negeri baru.
Pemerintah Kota Bogor telah membentuk tim khusus untuk memverifikasi faktual identitas anak di dalam kartu keluarga (KK) yang banyak dikeluhkan masyarakat terdapat kecurangan.
Beberapa kecurangan yang ditemukan tim khusus di antaranya, KK palsu, identitas anak terdapat pada KK yang tidak diketahui anggota di dalam KK serta sengaja menitip identitas anak di dalam KK terdekat zonasi.
Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor gelar raker dengan Disdik, pastikan PPDB tak timbulkan polemik
Data terbaru yang dilaporkan tim khusus dalam rapat kerja bersama DPRD Kota Bogor telah ada lebih kurang 900 data yang diverifikasi, terdapat 577 data yang dinyatakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Sedangkan untuk data yang tidak sesuai berjumlah 297 dengan sisa 36 data yang belum terverifikasi sampai rapat dimulai dan terdapat 3 data yang tidak dapat diverifikasi karena beralamat di luar Kota Bogor.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P. Sultani, usai rapat kerja dengan tim khusus verifikasi PPDB setempat, Senin menyatakan dalam waktu dekat ini DPRD Kota Bogor rekomendasi bertujuan agar tidak ada lagi polemik yang akan terjadi di tahun mendatang.
"Harusnya kan ini tidak terjadi berulang-ulang. Makanya kami akan mengeluarkan rekomendasi untuk Pemerintah Kota Bogor agar tidak hanya bereaksi tapi juga memiliki perencanaan penanggulangan konflik," jelas Devie.
Baca juga: Bima Arya: Calon siswa terbukti manipulasi data KK harus siap didiskualifikasi
Devie menyampaikan bahwa jumlah sekolah di Kota Bogor yang masih kurang menjadi hulu persoalan kecurangan PPDB.
DPRD Kota Bogor, kata dia, sejak 2019 sudah mendorong kepada Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan pembangunan unit sekolah baru, namun belum ada juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Bogor yang menuju ke sana.
Sementara, pembangunan sekolah satu atap di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Saeral yang hingga saat ini belum rampung, dinilai oleh Devie belum menjawab kebutuhan unit sekolah baru di Kota Bogor.
"Kalau kita mau mendukung sistem zonasi, maka perlu adanya jumlah sekolah yang memadai. Maka harusnya ini kan dipetakan kebutuhan-nya di tingkat kecamatan dan kelurahan," ucapnya.
Baca juga: Terima laporan kecurangan PPDB, Komisi IV akan lakukan investigasi
Menurut dia, perlu ada keberpihakan anggaran untuk membangun infrastruktur sekolah yang selama hampir 10 tahun ini belum ada sekolah negeri baru.
Pemerintah Kota Bogor telah membentuk tim khusus untuk memverifikasi faktual identitas anak di dalam kartu keluarga (KK) yang banyak dikeluhkan masyarakat terdapat kecurangan.
Beberapa kecurangan yang ditemukan tim khusus di antaranya, KK palsu, identitas anak terdapat pada KK yang tidak diketahui anggota di dalam KK serta sengaja menitip identitas anak di dalam KK terdekat zonasi.
Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor gelar raker dengan Disdik, pastikan PPDB tak timbulkan polemik
Data terbaru yang dilaporkan tim khusus dalam rapat kerja bersama DPRD Kota Bogor telah ada lebih kurang 900 data yang diverifikasi, terdapat 577 data yang dinyatakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Sedangkan untuk data yang tidak sesuai berjumlah 297 dengan sisa 36 data yang belum terverifikasi sampai rapat dimulai dan terdapat 3 data yang tidak dapat diverifikasi karena beralamat di luar Kota Bogor.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023