Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya alias Kang AW mengungkap akar permasalahan mengenai sengkarut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023.
"Akar masalahnya itu ada pada integritas petugas atau panitianya, mulai dari penanggungjawab secara keseluruhan di Disdik Provinsi, lingkungan KCD dan Kepala Sekolahnya," ujarnya di Bogor, Kamis.
Ia mengaku sudah menduga jika sistem PPDB terutama jalur zonasi akan menimbulkan polemik. Karena, ia sudah memantau hal tersebut sejak tahun lalu.
“Sejujurnya, saya sudah memantau kondisi perkembangan PPDB ke SMA Negeri ini sejak tahun lalu, karena saat itu saya perhatikan sudah muncul riak-riak kecil ketidakberesan dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.
Kang AW menyebutkan bahwa dugaan tersebut sudah disampaikan kepada Pemprov Jawa Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat dan juga Kantor Cabang Dinas (KCD).
Pada saat itu, dia meminta ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan Pemprov Jawa Barat, termasuk bagaimana meningkatkan integritas kepala sekolah.
Sebab, kata dia, proses PPDB khususnya dalam jalur zonasi sudah sejak lama menimbulkan persoalan.
Caleg DPR-RI dari NasDem ini menilai, bahwa tidak mungkin terjadi kekeliruan pada PPDB jika petugas dan panitianya tidak terlibat di dalam proses tersebut.
“Sederhana saja kok, problem PPDB ini memang struktural dimana para pengampu kebijakan dan pelaksananya seperti sengaja melakukan pembiaran. Alih-alih melakukan evaluasi dan memperbaiki potensi ketidakberesan malah justru merawat karena terlibat dalam ketidakberesannya,” jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Akar masalahnya itu ada pada integritas petugas atau panitianya, mulai dari penanggungjawab secara keseluruhan di Disdik Provinsi, lingkungan KCD dan Kepala Sekolahnya," ujarnya di Bogor, Kamis.
Ia mengaku sudah menduga jika sistem PPDB terutama jalur zonasi akan menimbulkan polemik. Karena, ia sudah memantau hal tersebut sejak tahun lalu.
“Sejujurnya, saya sudah memantau kondisi perkembangan PPDB ke SMA Negeri ini sejak tahun lalu, karena saat itu saya perhatikan sudah muncul riak-riak kecil ketidakberesan dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.
Kang AW menyebutkan bahwa dugaan tersebut sudah disampaikan kepada Pemprov Jawa Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat dan juga Kantor Cabang Dinas (KCD).
Pada saat itu, dia meminta ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan Pemprov Jawa Barat, termasuk bagaimana meningkatkan integritas kepala sekolah.
Sebab, kata dia, proses PPDB khususnya dalam jalur zonasi sudah sejak lama menimbulkan persoalan.
Caleg DPR-RI dari NasDem ini menilai, bahwa tidak mungkin terjadi kekeliruan pada PPDB jika petugas dan panitianya tidak terlibat di dalam proses tersebut.
“Sederhana saja kok, problem PPDB ini memang struktural dimana para pengampu kebijakan dan pelaksananya seperti sengaja melakukan pembiaran. Alih-alih melakukan evaluasi dan memperbaiki potensi ketidakberesan malah justru merawat karena terlibat dalam ketidakberesannya,” jelasnya.
Editor : M Fikri Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023