Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Pangerapan menargetkan pusat data nasional (PDN) di Bekasi, Jawa Barat bisa rampung dan diresmikan pada bulan Oktober tahun 2024.
"Yang Bekasi sedang berjalan diharapkan sebelum tahun depan bulan Oktober sudah diresmikan. Nanti 2025 harapannya Batam sudah selesai," ujar dia dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja Kebocoran Data Komisi I DPR di Jakarta dan juga disiarkan secara daring, Senin.
Semuel mengatakan perkembangan pembangunan pusat data nasional di Batam saat ini masih dalam proses tender, sementara dua wilayah lain yakni ibu kota negara baru Provinsi Kalimantan Timur dan Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dalam perencanaan.
Baca juga: Pemkab Bekasi-Kemkominfo akan bangun pusat data skala internasional pada 2020
"IKN kami sedang menganalisa lahan, sama dengan yang di Labuan Bajo," kata dia dalam rapat yang juga dihadiri Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Y.B Susilo Wibowo itu.
Pembangunan pusat data nasional merupakan program pemerintah demi menyiapkan fasilitas untuk menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga nantinya diharapkan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia demi kepentingan negara bukannya swasta atau perorangan. Pembangunan pusat data nasional juga dilakukan demi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien.
"Impian kita menjadikan satu data Indonesia itu terjadi karena data-datanya itu tersambungkan dan negara bisa mengelola data-data dengan baik dan bisa menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan," kata Semuel.
Baca juga: Kominfo adakan Peletakan batu pertama PDN di Jabodetabek direncanakan November
Saat ini, sambung Semuel, pemerintah melakukan persiapan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri tentang pusat data nasional termasuk standar keamanannya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BSSN.
Lebih lanjut terkait pembangunan pusat data nasional, menurut dia, Pemerintah menghadapi tantangan yakni terkait belum pahamnya pihak daerah menggunakan cloud computing atau komputasi awan. Untuk itu, Pemerintah memandang perlu untuk memberikan pembekalan pengetahuan terkait komputasi awan melalui pelatihan-pelatihan di daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Yang Bekasi sedang berjalan diharapkan sebelum tahun depan bulan Oktober sudah diresmikan. Nanti 2025 harapannya Batam sudah selesai," ujar dia dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja Kebocoran Data Komisi I DPR di Jakarta dan juga disiarkan secara daring, Senin.
Semuel mengatakan perkembangan pembangunan pusat data nasional di Batam saat ini masih dalam proses tender, sementara dua wilayah lain yakni ibu kota negara baru Provinsi Kalimantan Timur dan Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dalam perencanaan.
Baca juga: Pemkab Bekasi-Kemkominfo akan bangun pusat data skala internasional pada 2020
"IKN kami sedang menganalisa lahan, sama dengan yang di Labuan Bajo," kata dia dalam rapat yang juga dihadiri Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Y.B Susilo Wibowo itu.
Pembangunan pusat data nasional merupakan program pemerintah demi menyiapkan fasilitas untuk menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga nantinya diharapkan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia demi kepentingan negara bukannya swasta atau perorangan. Pembangunan pusat data nasional juga dilakukan demi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien.
"Impian kita menjadikan satu data Indonesia itu terjadi karena data-datanya itu tersambungkan dan negara bisa mengelola data-data dengan baik dan bisa menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan," kata Semuel.
Baca juga: Kominfo adakan Peletakan batu pertama PDN di Jabodetabek direncanakan November
Saat ini, sambung Semuel, pemerintah melakukan persiapan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri tentang pusat data nasional termasuk standar keamanannya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BSSN.
Lebih lanjut terkait pembangunan pusat data nasional, menurut dia, Pemerintah menghadapi tantangan yakni terkait belum pahamnya pihak daerah menggunakan cloud computing atau komputasi awan. Untuk itu, Pemerintah memandang perlu untuk memberikan pembekalan pengetahuan terkait komputasi awan melalui pelatihan-pelatihan di daerah.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023