Jakarta (ANTARA) - Untuk memperkuat kedaulatan digital serta mendukung percepatan transformasi digital di berbagai sektor di Indonesia, pemerintah menginisiasi pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). PDN di Cikarang, Jawa Barat, itu akan menjadi pusat data pertama yang dimiliki oleh pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa PDN tersebut ditargetkan sudah bisa beroperasi pada akhir Maret 2025.
Meutya mengemukakan, Indonesia akan memiliki sistem pusat data yang lebih baik dari sebelumnya setelah pembangunan pusat data itu rampung.
Dengan hadirnya pusat data tersebut, data-data lintas kementerian dan lembaga pemerintah yang saat ini masih terpisah-pisah akan bisa diintegrasikan.
Kehadiran pusat data nasional diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data pemerintahan dan penyelenggaraan layanan digital bagi masyarakat.
Saat operasional pusat data pemerintah pertama menemui titik terang, hampir satu tahun lalu, tepatnya pada 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur mendapat serangan siber berupa ransomware bernama Braincipher.
Gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara itu berdampak pada beberapa layanan publik. Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian.
Pada saat itu, krisis ini mampu ditanggulangi melalui kerja sama lintas lembaga antar Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime POLRI, dan Telkom Sigma.
Pemerintah menerapkan langkah penanganan serangan siber dengan melakukan isolasi data serta mendorong migrasi data terus dilakukan oleh pengelola layanan yang terdampak.
Berangkat dari peristiwa itu, pemerintah berupaya untuk memastikan keamanan PDN Cikarang yang akan segera beroperasi.
Kementerian Komdigi melakukan penilaian akhir untuk memastikan keandalan sistem keamanan siber PDN Cikarang untuk memastikan gangguan yang terjadi pada PDN Sementara tahun lalu tidak terulang.
Asesmen juga mencakup aspek-aspek operasional PDN, yang akan mendukung pelaksanaan digitalisasi pekerjaan-pekerjaan pelayanan publik. Dengan begitu, PDN di Cikarang akan diresmikan setelah semua penilaian selesai.
Penguatan infrastruktur
Apabila telah beroperasi, Indonesia baru memiliki satu PDN.
Pemerintah awalnya berencana membangun PDN di Batam yang dilakukan melalui kerja sama dengan Korea Selatan. Namun, proyek tersebut dihentikan karena tidak ada kemajuan berarti dalam kerja sama dengan Korea Selatan selama dua tahun terakhir.
Sementara itu, proyek PDN lainnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Labuan Bajo bahkan belum memasuki tahap lelang.
Pakar keamanan siber sekaligus Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Dr Pratama Persadha menyebutkan pembatalan proyek PDN di Batam memiliki dampak signifikan terhadap keamanan data nasional.
Dari perspektif keamanan siber, Pratama menilai pembatalan pembangunan PDN di Batam dan hanya mengandalkan PDN Cikarang dapat menimbulkan sejumlah risiko strategis yang berpotensi melemahkan ketahanan infrastruktur data nasional.
Sedangkan dari sisi pengelolaan data pemerintahan dan layanan publik digital, dengan hanya satu PDN utama yang beroperasi, Indonesia menghadapi risiko single point of failure, di mana gangguan atau serangan terhadap PDN Cikarang dapat melumpuhkan sistem layanan publik yang bergantung padanya.
Jika terjadi serangan ransomware, serangan DDoS, pemadaman listrik, atau bahkan bencana alam, maka sistem layanan publik yang bergantung pada PDN ini berisiko terjadi kegagalan total.
"Dengan hanya satu PDN utama yang aktif, aktor ancaman seperti kelompok peretas, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat lebih mudah menyusun strategi serangan yang berfokus pada satu target kritis yang memperbesar kemungkinan serangan skala besar yang dapat melumpuhkan sistem pemerintahan dan mengancam keamanan data nasional," kata Pratama.
Sebaliknya, jika terdapat beberapa PDN yang tersebar, maka serangan terhadap satu lokasi tidak akan langsung melumpuhkan sistem layanan pemerintahan secara keseluruhan.
Dalam menghadapi tantangan ini, Pratama menyarankan agar pemerintah mempercepat pembangunan PDN di lokasi lain untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan data nasional tetap berjalan sesuai rencana.
Selain itu, penguatan keamanan infrastruktur yang ada juga harus menjadi prioritas utama. Penerapan teknologi keamanan canggih seperti enkripsi tingkat tinggi dan deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan dinilai dapat membantu mengurangi risiko kebocoran dan serangan siber.
Pemerintah juga perlu menggandeng sektor swasta serta industri teknologi untuk membangun ekosistem keamanan data yang lebih kuat.
Kolaborasi dengan penyedia layanan cloud dan lembaga keamanan siber dapat membantu menutup kesenjangan infrastruktur yang masih terbatas.
Mengingat ancaman siber yang terus berkembang, pendekatan multi-pihak sangat penting untuk menjaga kedaulatan data nasional dan memastikan layanan publik tetap berjalan dengan aman dan stabil.
Kompetensi sumber daya manusia
Sementara itu, pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya menyoroti pentingnya memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam mengelola PDN guna memastikan keamanannya.
"Hal yang penting kita ketahui adalah kalau memang kita memutuskan untuk mengelola data sendiri, contohnya pemerintah, memang perlu dikelola dengan standar yang baik. Jadi jangan sampai terkesan bahwa yang penting ada data center, yang penting fisiknya ada," kata Alfons.
Alfons menyoroti perlunya tenaga kerja yang terampil untuk mendukung pembangunan pusat data. Ia berpendapat bahwa tanpa pengelolaan yang sesuai dengan standar, keberadaan banyak pusat data tidak akan berfungsi secara optimal.
Sambil meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, pengelolaan data terpadu, terutama yang tidak bersifat sensitif, dapat melibatkan pihak swasta dalam negeri. Pendekatan ini dinilai lebih aman dan efisien dalam pengelolaan data pemerintah.
“Data dapat disimpan di pusat data komersial lokal, seperti Biznet, CBN, atau layanan cloud yang dikelola di dalam negeri. Dengan begitu, jika terjadi masalah, tanggung jawab tetap berada pada perusahaan yang beroperasi di Indonesia,” ujarnya.
Dengan infrastruktur yang andal serta tenaga ahli kompeten, keamanan PDN dapat lebih terjamin dan peristiwa gangguan seperti yang terjadi pada tahun lalu tidak akan terulang. PDN yang aman serta andal dapat menjamin kelangsungan layanan publik yang aman dan stabil bagi masyarakat.
