Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi meski nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) daerahnya telah masuk zona hijau atau di atas nilai 85 poin.
"Alhamdulillah sudah masuk dalam zona hijau atau sudah cukup baik. Setiap bulan kami dimonitor untuk mengetahui delapan area intervensi MCP itu sudah memenuhi aturan dan perencanaan yang ditetapkan," kata Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Rabu.
MCP merupakan Informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia meliputi delapan area intervensi.
Iwan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023 dengan KPK secara daring di Cibinong, Bogor, Selasa (21/3), mengaku fokus pada delapan layanan area intervensi pencegahan korupsi di Kabupaten Bogor.
Ia mengungkapkan, penilaian MCP dilakukan menggunakan aplikasi untuk memantau sejauh mana delapan area intervensi dilaksanakan di seluruh Pemda se-Indonesia, termasuk di Kabupaten Bogor.
Delapan area tersebut di antaranya, pelayanan perizinan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pajak, pengelola pengadaan barang dan jasa dan lainnya.
“Mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi. Di awal tahun ini kami mulai berusaha mulai dari persiapan pelaksanaan program barang dan jasa serta lainnya, agar pelaksanaannya lebih baik berdasarkan perencanaan yang matang,” kata Iwan.
Baca juga: Pemkab Bogor peringkat dua terbaik kelola CSR di Jawa Barat
Baca juga: Nilai pelayanan publik Pemkab Bogor dari Ombudsman RI meningkat 3,89 poin
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Alhamdulillah sudah masuk dalam zona hijau atau sudah cukup baik. Setiap bulan kami dimonitor untuk mengetahui delapan area intervensi MCP itu sudah memenuhi aturan dan perencanaan yang ditetapkan," kata Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Rabu.
MCP merupakan Informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia meliputi delapan area intervensi.
Iwan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023 dengan KPK secara daring di Cibinong, Bogor, Selasa (21/3), mengaku fokus pada delapan layanan area intervensi pencegahan korupsi di Kabupaten Bogor.
Ia mengungkapkan, penilaian MCP dilakukan menggunakan aplikasi untuk memantau sejauh mana delapan area intervensi dilaksanakan di seluruh Pemda se-Indonesia, termasuk di Kabupaten Bogor.
Delapan area tersebut di antaranya, pelayanan perizinan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pajak, pengelola pengadaan barang dan jasa dan lainnya.
“Mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi. Di awal tahun ini kami mulai berusaha mulai dari persiapan pelaksanaan program barang dan jasa serta lainnya, agar pelaksanaannya lebih baik berdasarkan perencanaan yang matang,” kata Iwan.
Baca juga: Pemkab Bogor peringkat dua terbaik kelola CSR di Jawa Barat
Baca juga: Nilai pelayanan publik Pemkab Bogor dari Ombudsman RI meningkat 3,89 poin
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023