Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengharapkan asas kerukunan, kegotongroyongan, dan transparansi pembangunan desa tetap menyala di Ibu Kota Nusantara (IKN) agar menjadi etalase desa nusantara di mata dunia.
"Yang 14 desa itu kalau bisa jangan diubah jadi kelurahan. Supaya jadi etalase. Ini loh desa di Indonesia sebagus ini. Demokrasinya, transparansi pembangunannya, begitu juga dengan pelaksanaan kegotongroyongan dan kerukunannya," ujar Mendes PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Saat menerima audiensi Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, di ruang kerjanya pada Jumat, ia mengatakan desa dengan kearifan budayanya telah terbukti mampu mengelola pembangunan di setiap lini persoalannya, termasuk transparansi data yang terus ditampilkan.
Baca juga: Menteri LHK: Pemerintah sedang bangun hutan hujan tropis alami di IKN
Baca juga: Menteri Bappenas: Pembangunan IKN usung konsep kota hutan dan smart city
Sehingga, warga desa dapat berpartisipasi dan mengoreksi dalam setiap program kebijakan pembangunan, baik yang akan dan sudah dilakukan oleh pemerintah desa.
"Soal transparansi data, di desa sudah terbiasa mulai Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan ditampilkan agar warga bisa memeriksa. Namanya sudah masuk apa belum, kalau belum segera melaporkan," kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa.
Di samping itu, Gus Halim mencontohkan, mengadopsi musyawarah desa, BLT Dana Desa juga tersalurkan secara detail dan proporsional, sehingga manfaatnya mampu menyerap kebutuhan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan.
Baca juga: Menaker minta masyarakat lokal sekitar IKN ikut akses pasar kerja pembangunan kawasan
"Kemarin waktu BLT Dana Desa, saya minta juga, ditampilkan juga. Siapa hasil pendataan yang dihasilkan oleh Musyawarah Desa. Ditampilkan juga by name by address," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Yang 14 desa itu kalau bisa jangan diubah jadi kelurahan. Supaya jadi etalase. Ini loh desa di Indonesia sebagus ini. Demokrasinya, transparansi pembangunannya, begitu juga dengan pelaksanaan kegotongroyongan dan kerukunannya," ujar Mendes PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Saat menerima audiensi Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, di ruang kerjanya pada Jumat, ia mengatakan desa dengan kearifan budayanya telah terbukti mampu mengelola pembangunan di setiap lini persoalannya, termasuk transparansi data yang terus ditampilkan.
Baca juga: Menteri LHK: Pemerintah sedang bangun hutan hujan tropis alami di IKN
Baca juga: Menteri Bappenas: Pembangunan IKN usung konsep kota hutan dan smart city
Sehingga, warga desa dapat berpartisipasi dan mengoreksi dalam setiap program kebijakan pembangunan, baik yang akan dan sudah dilakukan oleh pemerintah desa.
"Soal transparansi data, di desa sudah terbiasa mulai Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan ditampilkan agar warga bisa memeriksa. Namanya sudah masuk apa belum, kalau belum segera melaporkan," kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa.
Di samping itu, Gus Halim mencontohkan, mengadopsi musyawarah desa, BLT Dana Desa juga tersalurkan secara detail dan proporsional, sehingga manfaatnya mampu menyerap kebutuhan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan.
Baca juga: Menaker minta masyarakat lokal sekitar IKN ikut akses pasar kerja pembangunan kawasan
"Kemarin waktu BLT Dana Desa, saya minta juga, ditampilkan juga. Siapa hasil pendataan yang dihasilkan oleh Musyawarah Desa. Ditampilkan juga by name by address," tuturnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023