Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto mengingatkan Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan agar memerintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempercepat realisasi kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2023.
"Semakin cepat program dilaksanakan, masyarakat akan lebih maksimal mendapat manfaat dari pembangunan dan mendorong sektor swasta untuk menggerakkan ekonomi," kata Rudy di Cibinong, Bogor, Rabu.
Ia berharap, belanja daerah dalam APBD 2023 dapat terserap secara maksimal. Karena itu, menurutnya seluruh SKPD harus segera memasukkan dokumen lelang ke Unit Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) sedari awal tahun ini.
Baca juga: Ketua DPRD Bogor ingin agar program Samisade terus dilanjutkan
Baca juga: Ketua DPRD Bogor ingin warga tak dibatasi dalam beri usulan di musrenbang
"Kita Maret sudah puasa. Kalau dokumen lelang dari sekarang sudah masuk ULP dari sekarang, sehingga setelah Idul Fitri, bisa langsung pelaksanaan program pekerjaan di lapangan," ujarnya.
Diketahui, APBD Kabupaten Bogor tahun 2023 menyentuh Rp9,1 triliun. Rudy berharap, dengan program kegiatan semakin cepat terealisasi, maka tidak ada program luncuran pada tahun 2024.
Selain itu, Rudy juga mengingatkan agar Pemkab Bogor fokus menuntaskan seluruh target yang telah dicanangkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.
"Tahun ini terakhir. Harus direalisasikan semaksimal mungkin. Jadi, pada 2024 itu, diisi penjabat bupati tidak ada program luncuran dari 2023," kata Rudy.
Baca juga: DPRD minta Pemkab Bogor realisasikan pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah
Terlebih, enam bulan sebelum Pemilu 2024 Bupati Bogor dilarang untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Seperti melakukan lelang jabatan, hingga rotasi mutasi jabatan di kalangan ASN.
"Nah sekarang masih ada waktu. Setahu saya ada 65 jabatan kosong harus segera diisi, untuk upaya percepatan pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPJMD. Tahun 2023 itu pertaruhannya, target tercapai atau tidak," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Semakin cepat program dilaksanakan, masyarakat akan lebih maksimal mendapat manfaat dari pembangunan dan mendorong sektor swasta untuk menggerakkan ekonomi," kata Rudy di Cibinong, Bogor, Rabu.
Ia berharap, belanja daerah dalam APBD 2023 dapat terserap secara maksimal. Karena itu, menurutnya seluruh SKPD harus segera memasukkan dokumen lelang ke Unit Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) sedari awal tahun ini.
Baca juga: Ketua DPRD Bogor ingin agar program Samisade terus dilanjutkan
Baca juga: Ketua DPRD Bogor ingin warga tak dibatasi dalam beri usulan di musrenbang
"Kita Maret sudah puasa. Kalau dokumen lelang dari sekarang sudah masuk ULP dari sekarang, sehingga setelah Idul Fitri, bisa langsung pelaksanaan program pekerjaan di lapangan," ujarnya.
Diketahui, APBD Kabupaten Bogor tahun 2023 menyentuh Rp9,1 triliun. Rudy berharap, dengan program kegiatan semakin cepat terealisasi, maka tidak ada program luncuran pada tahun 2024.
Selain itu, Rudy juga mengingatkan agar Pemkab Bogor fokus menuntaskan seluruh target yang telah dicanangkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.
"Tahun ini terakhir. Harus direalisasikan semaksimal mungkin. Jadi, pada 2024 itu, diisi penjabat bupati tidak ada program luncuran dari 2023," kata Rudy.
Baca juga: DPRD minta Pemkab Bogor realisasikan pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah
Terlebih, enam bulan sebelum Pemilu 2024 Bupati Bogor dilarang untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Seperti melakukan lelang jabatan, hingga rotasi mutasi jabatan di kalangan ASN.
"Nah sekarang masih ada waktu. Setahu saya ada 65 jabatan kosong harus segera diisi, untuk upaya percepatan pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPJMD. Tahun 2023 itu pertaruhannya, target tercapai atau tidak," tuturnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023