Kerusuhan yang melibatkan tenaga kerja China dan pribumi di pabrik Smelter PT GNI di Morowali, yang menjadi perhatian publik saat ini, merupakan dampak dari pembangunan yang salah sasaran.
Seharusnya sejak awal pemerintahan Jokowi membatasi kehadiran pekerja asal RRC sebatas pekerja ahli, bukan buruh kasar.
Begitu juga orientasi bisnisnya, bukan semata-mata untuk kepentingan investor tersebut, demikian disampaikan Ketua Lembaga Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan dalam orasinya pada peringatan 49 Malari (Malapetaka Lima Belas Januari), kemarin di Taman Ismail Marzuki Jakarta.
Baca juga: Syahganda Nainggolan: Anwar Ibrahim dan Jokowi harus fokus demokrasi di ASEAN
Acara itu diselenggarakan oleh Indemo, yang dihadiri seratusan tokoh-tokoh nasional seperti Hariman Siregar, Theo Sambuaga, Bambang Sulastomo, Dipo Alam, MS Hidayat, Masinton Pasaribu, Effendi Simbolon, Rizal Ramli, Jumhur Hidayat, Eggi Sujana, Leius Sungkarisma dan Ray Rangkuti.
Menurut mantan Ketum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI 98) ini, Model pembangunan yang seharusnya dilakukan dalam mengelola tambang seharusnya tidak diserahkan pada investor asing secara dominan.
Pelibatan investor cukup sebatas unsur pelengkap. Sebab, pertambangan dan industri smelter bukanlah industri yang rumit.
Baca juga: Sabang Merauke Circle Kecam Peristiwa Penusukan Kolonel (purn) Sugeng Waras
Apalagi jika mempertimbangkan kesejahteraan buruh lokal, seharusnya buruh ikut memiliki projek-projek pertambangan tersebut melalui program ESOP (Employment Stock Option Program).
Buruh-buruh industri tambang harus diisi mayoritas pribumi lokal dan keuntungan dibagi maksimal pada mereka.
Syahganda mengingatkan bahwa kerusuhan Jakarta pada peristiwa MALARI sebenarnya dapat menjadi pelajaran bahwa investor asing tidak boleh terlalu mendominasi.
Bahkan, setelah kerusuhan MALARI itu, Suharto dan Jepang berusaha membuat model pembangunan yang melibatkan kontrol masyarakat dan Bank Dunia di Indonesia.
Baca juga: Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, dan Habib Rizieq adalah tokoh pemimpin perubahan
Syahganda menambahkan, pemerintah Jokowi dan DPR harus mengevaluasi semua investasi asing di pertambangan kita, untuk memastikan ada tidaknya potensi kerusuhan sosial di sektor tersebut, seperti yang terjadi di Morowali.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Seharusnya sejak awal pemerintahan Jokowi membatasi kehadiran pekerja asal RRC sebatas pekerja ahli, bukan buruh kasar.
Begitu juga orientasi bisnisnya, bukan semata-mata untuk kepentingan investor tersebut, demikian disampaikan Ketua Lembaga Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan dalam orasinya pada peringatan 49 Malari (Malapetaka Lima Belas Januari), kemarin di Taman Ismail Marzuki Jakarta.
Baca juga: Syahganda Nainggolan: Anwar Ibrahim dan Jokowi harus fokus demokrasi di ASEAN
Acara itu diselenggarakan oleh Indemo, yang dihadiri seratusan tokoh-tokoh nasional seperti Hariman Siregar, Theo Sambuaga, Bambang Sulastomo, Dipo Alam, MS Hidayat, Masinton Pasaribu, Effendi Simbolon, Rizal Ramli, Jumhur Hidayat, Eggi Sujana, Leius Sungkarisma dan Ray Rangkuti.
Menurut mantan Ketum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI 98) ini, Model pembangunan yang seharusnya dilakukan dalam mengelola tambang seharusnya tidak diserahkan pada investor asing secara dominan.
Pelibatan investor cukup sebatas unsur pelengkap. Sebab, pertambangan dan industri smelter bukanlah industri yang rumit.
Baca juga: Sabang Merauke Circle Kecam Peristiwa Penusukan Kolonel (purn) Sugeng Waras
Apalagi jika mempertimbangkan kesejahteraan buruh lokal, seharusnya buruh ikut memiliki projek-projek pertambangan tersebut melalui program ESOP (Employment Stock Option Program).
Buruh-buruh industri tambang harus diisi mayoritas pribumi lokal dan keuntungan dibagi maksimal pada mereka.
Syahganda mengingatkan bahwa kerusuhan Jakarta pada peristiwa MALARI sebenarnya dapat menjadi pelajaran bahwa investor asing tidak boleh terlalu mendominasi.
Bahkan, setelah kerusuhan MALARI itu, Suharto dan Jepang berusaha membuat model pembangunan yang melibatkan kontrol masyarakat dan Bank Dunia di Indonesia.
Baca juga: Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, dan Habib Rizieq adalah tokoh pemimpin perubahan
Syahganda menambahkan, pemerintah Jokowi dan DPR harus mengevaluasi semua investasi asing di pertambangan kita, untuk memastikan ada tidaknya potensi kerusuhan sosial di sektor tersebut, seperti yang terjadi di Morowali.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023