Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan pengadaan mobil dinas listrik dengan sistem sewa kepada pihak ketiga sebagai bentuk dukungan program pemerintah pusat terkait penggunaan kendaraan listrik.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan kebijakan tersebut menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 terkait penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.
"Kita pakai sistem sewa karena ternyata sekarang sudah ada perusahaan yang menyewakan kendaraan listrik. Bisa jadi nanti dialokasikan di APBD Perubahan tahun ini untuk satu atau dua kendaraan sebagai tahap awal dahulu," katanya saat menghadiri peresmian Charging Station di halaman Bank BJB KCP Pemkab Bekasi, Senin.
Baca juga: Presiden Jokowi tandatangani Inpres mobil listrik jadi kendaraan dinas pemerintah
Menurut dia, penggunaan skema sewa kendaraan listrik kepada pihak ketiga akan menghemat anggaran jika dibandingkan pemerintah daerah membeli kendaraan tersebut.
Kendaraan listrik yang disewa itu pun dilakukan bertahap dengan menyesuaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Bekasi.
"Kemungkinan tahun 2023 bisa kita tambah, tetapi kita akan coba hitung anggaran terlebih dahulu. Kalau tidak memungkinkan akan kita lakukan secara bertahap," katanya.
Dani mengaku kendaraan listrik memiliki sejumlah keuntungan dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak, diantaranya ramah lingkungan dan lebih efisien dari sisi anggaran bahan bakar.
Baca juga: Pemkot Bogor anggarkan dana Rp1,8 miliar untuk kendaraan dinas listrik
"Kenapa penting, pertama karena faktor ramah lingkungan, tidak ada emisi gas buang dan kedua ramah kantong, jadi penggunaan anggaran untuk bahan bakar juga akan jauh lebih murah dibandingkan bahan bakar minyak," katanya.
Dia juga menyebutkan peresmian Charging Station atau fasilitas pengisian bahan bakar khusus kendaraan listrik pertama ini dihadirkan Bank BJB di lingkungan pemerintahan kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Charging Station ini dapat digunakan untuk keperluan pengisian bahan bakar oleh instansi pemerintah daerah maupun masyarakat umum yang memiliki mobil listrik.
Baca juga: Erick Thohir: Industri mobil dan motor listrik berpeluang ciptakan lapangan kerja baru
Bank BJB Cikarang dan Pemerintah Kabupaten Bekasi juga meresmikan Taman Digital yang menjadi tempat rekreasi dengan menghadirkan berbagai UMKM binaan Bank BJB.
Ada pula program donasi 1.000 tumbler sebagai upaya mengurangi sampah plastik dengan tidak menggunakan minuman kemasan sekali pakai, khususnya di kalangan pelajar.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan kebijakan tersebut menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 terkait penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.
"Kita pakai sistem sewa karena ternyata sekarang sudah ada perusahaan yang menyewakan kendaraan listrik. Bisa jadi nanti dialokasikan di APBD Perubahan tahun ini untuk satu atau dua kendaraan sebagai tahap awal dahulu," katanya saat menghadiri peresmian Charging Station di halaman Bank BJB KCP Pemkab Bekasi, Senin.
Baca juga: Presiden Jokowi tandatangani Inpres mobil listrik jadi kendaraan dinas pemerintah
Menurut dia, penggunaan skema sewa kendaraan listrik kepada pihak ketiga akan menghemat anggaran jika dibandingkan pemerintah daerah membeli kendaraan tersebut.
Kendaraan listrik yang disewa itu pun dilakukan bertahap dengan menyesuaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Bekasi.
"Kemungkinan tahun 2023 bisa kita tambah, tetapi kita akan coba hitung anggaran terlebih dahulu. Kalau tidak memungkinkan akan kita lakukan secara bertahap," katanya.
Dani mengaku kendaraan listrik memiliki sejumlah keuntungan dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak, diantaranya ramah lingkungan dan lebih efisien dari sisi anggaran bahan bakar.
Baca juga: Pemkot Bogor anggarkan dana Rp1,8 miliar untuk kendaraan dinas listrik
"Kenapa penting, pertama karena faktor ramah lingkungan, tidak ada emisi gas buang dan kedua ramah kantong, jadi penggunaan anggaran untuk bahan bakar juga akan jauh lebih murah dibandingkan bahan bakar minyak," katanya.
Dia juga menyebutkan peresmian Charging Station atau fasilitas pengisian bahan bakar khusus kendaraan listrik pertama ini dihadirkan Bank BJB di lingkungan pemerintahan kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Charging Station ini dapat digunakan untuk keperluan pengisian bahan bakar oleh instansi pemerintah daerah maupun masyarakat umum yang memiliki mobil listrik.
Baca juga: Erick Thohir: Industri mobil dan motor listrik berpeluang ciptakan lapangan kerja baru
Bank BJB Cikarang dan Pemerintah Kabupaten Bekasi juga meresmikan Taman Digital yang menjadi tempat rekreasi dengan menghadirkan berbagai UMKM binaan Bank BJB.
Ada pula program donasi 1.000 tumbler sebagai upaya mengurangi sampah plastik dengan tidak menggunakan minuman kemasan sekali pakai, khususnya di kalangan pelajar.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022