Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri masuk dalam tim khusus bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengatasi serangan siber dari peretas yang mengaku sebagai Bjorka.
"Tim Siber Polri sudah masuk tim terpadu bersama BIN dan BSSN," kata Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, terkait adanya serangan peretas terhadap data-data milik instansi Pemerintah, Dedi mengatakan Polri masih menunggu laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun hingga kini Polri belum menerima laporan terkait kebocoran data tersebut.
Baca juga: Ketua DPR minta Pemerintah segera gelar audit keamanan siber atasi kebocoran data
"Sampai dengan hari ini belum ada laporan ke Bareskrim," kata Dedi.
Meski demikian, upaya tindak lanjut untuk menghadapi serangan siber tersebut, Polri telah bergabung dengan tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah.
Tim khusus tersebut dibentuk saat rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).
Baca juga: FHUI-Microsoft hasilkan keamanan dan ketahanan siber
Rapat internal tersebut digelar selang beberapa hari setelah diduga terjadi kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi di internet. Peretas yang mengaku beridentitas Bjorka itu mengaku telah meretas korespondensi milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.
Klaim tersebut viral setelah sebuah akun Twitter bernama "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia, telah bocor.
"Tim Siber Polri sudah masuk tim terpadu bersama BIN dan BSSN," kata Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, terkait adanya serangan peretas terhadap data-data milik instansi Pemerintah, Dedi mengatakan Polri masih menunggu laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun hingga kini Polri belum menerima laporan terkait kebocoran data tersebut.
Baca juga: Ketua DPR minta Pemerintah segera gelar audit keamanan siber atasi kebocoran data
"Sampai dengan hari ini belum ada laporan ke Bareskrim," kata Dedi.
Meski demikian, upaya tindak lanjut untuk menghadapi serangan siber tersebut, Polri telah bergabung dengan tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah.
Tim khusus tersebut dibentuk saat rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).
Baca juga: FHUI-Microsoft hasilkan keamanan dan ketahanan siber
Rapat internal tersebut digelar selang beberapa hari setelah diduga terjadi kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi di internet. Peretas yang mengaku beridentitas Bjorka itu mengaku telah meretas korespondensi milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.
Klaim tersebut viral setelah sebuah akun Twitter bernama "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia, telah bocor.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022