Purwakarta (Antara Megapolitan) - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengintruksikan seluruh anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golkar menolak kendaraan dinas pemberian Pemerintah Provinsi Jabar.
"Saya meminta para anggota DPRD Jabar Fraksi Golkar menolak 100 persen terkait pengadaan 95 kendaraan dinas Fortuner, satu Alphard dan satu Prado," katanya, di Purwakarta, Senin.
Ia menyatakan, saat ini akuntabilitas keuangan Pemprov Jabar sedang diuji. Itu dilihat dari permasalahan anggaran desa yang dialihkan untuk pembiayaan Pekan Olahraga Nasional.
Kemudian, "jomplangnya" anggaran bantuan provinsi di setiap kota/kabupaten. Terakhir masalah banjir yang belum terselesaikan.
Pembelian mobil dinas para anggota DPRD dengan jumlah anggaran yang cukup besar juga bagian dari ketidakseimbangan pengelolaan anggaran.
Ia menyatakan, dengan adanya permasalahan itu, maka perlu sikap tegas dalam menanggapi keuangan Jabar. Sebab anggaran harus difokuskan untuk kepentingan publik.
Sebagai pimpinan partai di tingkat Jawa Barat, Dedi mengaku wajib mengingatkan para kadernya di lembaga legislatif untuk menanggapi secara serius pengelolaan keuangan.
"Jadi anggota legislatif mau apa, ingat lagi dengan cita-cita dan janji partai kepada masyarakat. Menerima mobil dinas yang membutuhkan anggaran besar saja sebenarnya sama dengan mengkhianati janji kepada masyarakat," kata dia.
Dedi yang baru terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jabar melalui musyawarah daerah beberapa waktu lalu itu mengancam kadernya di legislatif. Bagi kader Partai Golkar di DPRD Jabar yang menerima kendaraan dinas, dilakukan pergantian antarwaktu.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Saya meminta para anggota DPRD Jabar Fraksi Golkar menolak 100 persen terkait pengadaan 95 kendaraan dinas Fortuner, satu Alphard dan satu Prado," katanya, di Purwakarta, Senin.
Ia menyatakan, saat ini akuntabilitas keuangan Pemprov Jabar sedang diuji. Itu dilihat dari permasalahan anggaran desa yang dialihkan untuk pembiayaan Pekan Olahraga Nasional.
Kemudian, "jomplangnya" anggaran bantuan provinsi di setiap kota/kabupaten. Terakhir masalah banjir yang belum terselesaikan.
Pembelian mobil dinas para anggota DPRD dengan jumlah anggaran yang cukup besar juga bagian dari ketidakseimbangan pengelolaan anggaran.
Ia menyatakan, dengan adanya permasalahan itu, maka perlu sikap tegas dalam menanggapi keuangan Jabar. Sebab anggaran harus difokuskan untuk kepentingan publik.
Sebagai pimpinan partai di tingkat Jawa Barat, Dedi mengaku wajib mengingatkan para kadernya di lembaga legislatif untuk menanggapi secara serius pengelolaan keuangan.
"Jadi anggota legislatif mau apa, ingat lagi dengan cita-cita dan janji partai kepada masyarakat. Menerima mobil dinas yang membutuhkan anggaran besar saja sebenarnya sama dengan mengkhianati janji kepada masyarakat," kata dia.
Dedi yang baru terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jabar melalui musyawarah daerah beberapa waktu lalu itu mengancam kadernya di legislatif. Bagi kader Partai Golkar di DPRD Jabar yang menerima kendaraan dinas, dilakukan pergantian antarwaktu.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016