Beijing, Tiongkok (Antara/Reuters/Antara Megapolitan) - Hukum anti terorisme yang kontroversial di Tiongkok dapat disetujui sesegera mungkin pada akhir bulan ini, menurut kantor berita Xinhua pada Senin, kebijakan yang menimbulkan kekhawatiran Barat atas ketentuan dunia mayanya.
Rancangan hukum tersebut yang dapat mengharuskan perusahaan teknologi untuk memasang "pintu belakang" dalam produknya atau menyerahkan informasi sensitif seperti kunci-kunci enkripsi kepada pemerintah juga dikritik oleh beberapa kelompok bisnis Barat.
Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah mengatakan bahwa dia menyampaikan kekhawatirannya tentang undang-undang itu secara langsung kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Xinhua mengatakan bahwa hukum itu sedang ditinjau ulang dalam sesi terbaru komisi tetap parlemen Tiongkok yang bertugas menyetujui rancangan kebijakan, Kongres Rakyat Nasional yang berakhir pada Minggu.
Para pejabat dalam pertemuan itu percaya rancangan hukum tersebut sudah cukup matang dan telah menyarankannya untuk disetujui, kata Xinhua tanpa memberikan informasi lanjut.
Rancangan awalnya yang diterbitkan oleh parlemen pada akhir tahun lalu, mengharuskan perusahaan untuk menyimpan server-server dan data pengguna mereka di Tiongkok, menyediakan rekaman komunikasi kepada pihak berwenang penegak hukum dan menyensor segala konten internet yang terkait dengan terorisme.
Tiongkok telah mengatakan banyak pemerintah Barat termasuk Amerika Serikat telah melakukan permintaan yang sama terkait kunci enkripsi, dan perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Amerika Serikat telah menjadi subjek pemeriksaan yang ketat.
Meskipun ketentuan anti teror akan diberlakukan kepada teknologi domestik dan internasional, para pejabat di Washington dan kelompok bisnis Barat menentang hukum tersebut, yang digabung dengan rancangan aturan perbankan dan asuransi yang baru serta banyaknya investigasi anti kepercayaan, yang dirasa tidak adil bagi perusahaan asing.
Sebuah peraturan keamanan nasional yang diberlakukan pada Juli memiliki ketentuan inti untuk membuat seluruh infrastruktur jaringan kunci dan sistem informasi aman dan terkendali.
Tiongkok merencanakan hukum anti teror itu pada saat para pejabat mengatakan mereka menghadapi peningkatan ancaman dari para militan dan separatis, terutama di wilayah Xinjiang.
Ratusan orang tewas dalam kekerasan selama beberapa tahun terakhir di Xinjiang. Beijing menyalahkan kejadian itu kepada para ekstremis.
Kelompok hak asasi meragukan adanya kelompok militan terpadu di Xinjiang dan mengatakan kekacauan terjadi sebagian besar dari kemarahan kelompok Uighur atas pelarangan agama dan kebudayaan mereka oleh pemerintah. Namun Tiongkok menyangkal tuduhan penyelewengan hak asasi di Xinjiang.
Penerjemah: Mabrian/M. Anthoni.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
Rancangan hukum tersebut yang dapat mengharuskan perusahaan teknologi untuk memasang "pintu belakang" dalam produknya atau menyerahkan informasi sensitif seperti kunci-kunci enkripsi kepada pemerintah juga dikritik oleh beberapa kelompok bisnis Barat.
Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah mengatakan bahwa dia menyampaikan kekhawatirannya tentang undang-undang itu secara langsung kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Xinhua mengatakan bahwa hukum itu sedang ditinjau ulang dalam sesi terbaru komisi tetap parlemen Tiongkok yang bertugas menyetujui rancangan kebijakan, Kongres Rakyat Nasional yang berakhir pada Minggu.
Para pejabat dalam pertemuan itu percaya rancangan hukum tersebut sudah cukup matang dan telah menyarankannya untuk disetujui, kata Xinhua tanpa memberikan informasi lanjut.
Rancangan awalnya yang diterbitkan oleh parlemen pada akhir tahun lalu, mengharuskan perusahaan untuk menyimpan server-server dan data pengguna mereka di Tiongkok, menyediakan rekaman komunikasi kepada pihak berwenang penegak hukum dan menyensor segala konten internet yang terkait dengan terorisme.
Tiongkok telah mengatakan banyak pemerintah Barat termasuk Amerika Serikat telah melakukan permintaan yang sama terkait kunci enkripsi, dan perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Amerika Serikat telah menjadi subjek pemeriksaan yang ketat.
Meskipun ketentuan anti teror akan diberlakukan kepada teknologi domestik dan internasional, para pejabat di Washington dan kelompok bisnis Barat menentang hukum tersebut, yang digabung dengan rancangan aturan perbankan dan asuransi yang baru serta banyaknya investigasi anti kepercayaan, yang dirasa tidak adil bagi perusahaan asing.
Sebuah peraturan keamanan nasional yang diberlakukan pada Juli memiliki ketentuan inti untuk membuat seluruh infrastruktur jaringan kunci dan sistem informasi aman dan terkendali.
Tiongkok merencanakan hukum anti teror itu pada saat para pejabat mengatakan mereka menghadapi peningkatan ancaman dari para militan dan separatis, terutama di wilayah Xinjiang.
Ratusan orang tewas dalam kekerasan selama beberapa tahun terakhir di Xinjiang. Beijing menyalahkan kejadian itu kepada para ekstremis.
Kelompok hak asasi meragukan adanya kelompok militan terpadu di Xinjiang dan mengatakan kekacauan terjadi sebagian besar dari kemarahan kelompok Uighur atas pelarangan agama dan kebudayaan mereka oleh pemerintah. Namun Tiongkok menyangkal tuduhan penyelewengan hak asasi di Xinjiang.
Penerjemah: Mabrian/M. Anthoni.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015